Menhut Didesak Segera Keluarkan Izin Eksplorasi Panas Bumi

Senin, 18 Maret 2013

Rencana eksplorasi 50-70 % ada di kawasan hutan lindung.

JAKARTA, Jaringnews.com – Pemerintah Daerah (Pemda) dan DPRD Lampung Selatan mendesak Menteri Kehutanan agar segera menerbitkan Izin Eksplorasi panas bumi di kawasan hutan lindung Rajabasa. Pemberian izin eksplorasi panas bumi di kawasan hutan tersebut akan digunakan PT Supreme Energy Rajabasa (SERB)

Head of Business Relations PT Supreme Energy Argo Ismoyo mengungkapkan, pihaknya telah meminta bantuan pada anggota dewan untuk mendorong Menteri Kehutanan agar diberikan izin eksplorasi panas bumi di kawasan Gunung Rajabasa, Lampung.

“Kita masih menunggu izin dari Kementerian Kehutanan untuk bisa melakukan pengembangan potensi panas bumi di Gunung Rajabasa, Lampung,” kata Ismoyo di Jakarta, Senin (18/3).

Hanya saja menurut Ismoyo, Kementerian Kehutanan belum memberikan izin dengan alasan belum ada rekomendasi dari pemerintah daerah setempat.

Eksplorasi panas bumi tersebut ungkap Ismoyo, akan digunakan untuk Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Rajabasa termasuk kedalam proyek percepatan 10.000 megawatt (MW) tahap II dan masuk juga ke dalam RUPTL PLN dengan rencana COD tahun 2017.

“Sebenarnya hal itu sejak dua tahun lalu untuk mengajukan dua permohonan izin pinjam pakai hutan lindung untuk melakukan eksplorasi panas bumi kepada Kementerian Kehutanan,” ujar Ismoyo.

Namun kata Ismoyo, baru satu izin yang dikeluarkan, yaitu untuk Rantau Dadap. Sedangkan Rajabasa belum dikeluarkan hingga saat ini.

“Padahal, secara teknis dan administrasi permohonan izin PT Supreme Energy itu sudah memenuhi persyaratan yang ada di Peraturan Menteri Kehutanan P.18 tahun 2011,” tutur Ismoyo.

Sebenarnya wilayah kerja PT Supreme Energy meliputi seluruh hutan lindung gunung Rajabasa. “Rencananya eksplorasi panas bumi berada sekitar 50-70 persen ada di hutan lindung kawasan gunung tersebut,” tukas Ismoyo.

Berdasarkan UU No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan, semua kegiatan non-kehutanan hanya dapat dilakukan di hutan lindung dan hutan produksi. Sementara itu, dalam Permenhut P.18 tahun 2011 juga mengatur tata cara izin pinjam pakai untuk kegiatan non kehutanan. “Jadi, sebenarnya eksplorasi panas bumi dapat dilakukan di hutan lindung,” jelas Ismoyo.

Untuk diketahui, minggu lalu Komisi C DPRD Lampung Selatan, beserta Dinas Pertambangan, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) serta Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) telah sepakat untuk mendorong agar Menteri Kehutanan memberi izin eksplorasi kepada PT Supreme Energy Rajabasa (SERB) untuk mengelola panas bumi di Gunung Rajabasa, Lampung.

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s