Dilarang ekspor bahan mentah, Freeport minta dispensasi

Selasa, 13 Agustus 2013

MERDEKA.COM. PT Freeport Indonesia akhirnya bersedia memenuhi tuntutan pemerintah agar memurnikan bahan tambang mereka di dalam negeri. Caranya, perusahaan yang berinduk di Amerika Serikat menggandeng dua perusahaan swasta lain untuk mengolah biji emas dan tembaga mereka.

Tapi mereka mengaku belum bisa melakukannya 100 persen di dalam negeri, sehingga mustahil memenuhi aturan UU Nomor 4 Tahun 2009. Sesuai beleid tersebut, seluruh perusahaan tambang harus sudah mengolah seluruh bahan baku di Indonesia paling lambat 2014.

Presiden Direktur Freeport Indonesia Rozik B. Soetjipto menjelaskan pihaknya beberapa tahun lalu sudah menanamkan saham di PT Smelting, berlokasi di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Perusahaan ini mengolah 30 persen bahan baku tembaga dan emas mereka. Rencananya 60 persen lagi akan dipasok ke dua mitra tersebut.

“Saya rasa ini menunjukkan komitmen untuk mendukung kebijakan pemerintah. Namun, tentu tidak bisa langsung 100 persen seluruhnya diolah dalam negeri, jadi kami minta bantuan pemerintah apakah ada dispensasi atau semacamnya,” kata Rozik dalam acara penandatangan kerja sama di Jakarta, Selasa (13/8).

Perusahaan yang digandeng adalah PT Indosmelt dan PT Indovasi Mineral Indonesia. Saat ini studi kelaikan sedang dijalankan. Maksimal 3 tahun lagi instalasi pemurnian milik kedua perseroan itu bisa beroperasi. Pasokan bahan baku harus dihitung dulu supaya, produksi tahunan Freeport tidak terganggu.

“Kita baru melakukan langkah awal yang harus diikuti dengan langkah selanjutnya. Kami dengan rekan industri smelter harus saling kerja sama, kami terus berikan update proyeksi produksi dan lain-lain yang mempunyai dampak ke industri pengolahan,” paparnya.

Untuk PT Indovasi, pasokan bahan baku sekitar 120.000 ton tembaga, dan emas 20-30 ton per tahun. Belum jelas, berapa total pasokan detail kepada dua perusahaan yang menjadi mitra baru Freeport tersebut.

Rozik sekaligus menjelaskan bahwa pihaknya akan mengusahakan membangun smelter sendiri, tanpa melibatkan pihak lain. Namun, dia melihat, langkah menggandeng mitra lain sudah sesuai aturan UU maupun kewajiban kontrak karya.

Dia menegaskan, tanpa dispensasi, maka produksi tahunan Freeport diyakini akan anjlok. Sesuai aturan UU 4/2009, perusahaan tambang dilarang mengekspor bahan yang belum diolah.

“Kalau tidak diberi dispensasi, wah itu jawabannya susah, kalau hanya 40 persen yang bisa diolah, berarti kami harus menurunkan kapasitas tambang. Sangat rumit,” tandasnya.

Dalam jumpa pers ini, Freeport Indonesia sekaligus membantah bahwa pihaknya mengekspor bahan mentah. Rozik mengklaim konsentrat tembaga dan emas mereka sudah 95 persen diolah di dalam negeri.

“Jadi kami selama ini sudah mengekspor bahan intermediate, tinggal ada kekurangan 5 persen saja,” kilahnya.

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s