Kaban: Masa KPK Jadi Tuhan?

Wednesday, 28 May 2014

Jakarta, GATRAnews – Mantan Menteri Kehutanan MS Kaban mengkritik KPK, di sela-sela sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang ada kemungkinan menjadikan dirinya tersangka. “Itu hak mereka. Hari ini, masa ini KPK jadi Tuhan?” kata Kaban, menjawab pertanyaan awak media, di Jakarta, Rabu malam (28/5).

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) ini menyampaikan jawaban tersebut, di sela-sela rehat saat menjadi saksi untuk terdakwa Anggoro Widjojo, saat awak media menanyakan apakah siap menjadi tersangka mengingat dakwaan jaksa penuntut umum sudah menjelaskan posisinya dalam kasus dugaan korupsi proyek revitalisasi Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) di Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan (Kemenhut).

Sebelumnya, jaksa penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut MS Kaban, mantan Menteri Kehutanan menerima sejumlah uang dari terdakwa Anggoro Widjojo dalam surat dakwaan milik Direktur Utama PT Masaro Radiokom ini.

“Memberikan hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS), yakni HM Yusuf Erwin Faisal Ketua Komisi IV DPR RI (2004-2009), Muhtar Purnama Sekjen Departemen Kehutanan, MS Kaban Menteri Kehutanan,” kata penuntut umum Riyono saat membacakan dakwaan Anggoro di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu.

Terdakwa Anggoro memberikan hadiah atau janji berupa uang tunai dan barang kepada MS Kaban dan nama-nama di atas itu di sejumlah tempat, di antaranya di Kantor DPR RI, Hotel Mulia, Kantor Departemen Kementerian Kehutanan, rumah dinas menteri kehutanan, dan Gedung Menara Da’wah Jakarta Pusat.

“Atau di tempat-tempat yang masuk wilayah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang bisa memeriksa dan mengadilinya,” tandas Riyono.

Terdakwa Anggoro melakukan perbuatan tersebut masing-masing sebagai perbuatan sendiri-sendiri merupakan beberapa perbuatan memberi atau menjanjikan sesuatu sejak Agustus 2006-Maret 2008 di tempat-tempat yang disebutkan tadi.

“Memberikan hadiah atau janji yakni memberikan uang tunai Rp 210 juta, 92 ribu dolar Singapura, US$ 20 ribu, uang tunai Rp 925.900.000, 2 unit lift kapasitan 800 kg kepada PNS,” kata Riyono.

Uang tersebut diberikan sebagai suap atau pelicin agar para pejabat tersebut mekakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya atas rancangan pagu anggaran program gerakan rehabilitasi hutan dan lahan nasional (gerhan) tahun 2007 di Departemen Kehutanan yang salah satunya pengadaan Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT).

“Terdakwa mendapat rekomendasi dari Komisi IV DPR RI yang bertentangan dengan Pasal 5 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang  penyelenggaraan negara yang bersih dari KKN,” tandasnya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s