Tak semua produsen kena wajib pasok

KONTAN. JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menyusun kebijakan baru terkait kewajiban pemenuhan pasokan batubara di dalam negeri atawa domestic market obligation (DMO). Rencananya, kewajiban tersebut tidak lagi dibagi rata ke setiap perusahaan tambang, melainkan hanya diharuskan kepada badan usaha yang produksinya sesuai dengan kebutuhan.

Edi Prasodjo, Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Batubara Kementerian ESDM mengatakan, pihaknya mulai melakukan pertemuan dengan dengan kalangan pengusaha pertambangan untuk mencari masukan untuk perubahan kebijakan DMO tersebut. “Kami akan merevisi Peraturan Menteri ESDM Nomor 34/2009 terkait DMO batubara,” kata dia ke KONTAN, Kamis (29/5).

Seperti diketahui, dalam Permen ESDM Nomor 34/2009 disebutkan, pemerintah berwenang untuk memetakan kebutuhan batubara di dalam negeri sekaligus mewajibkan para perusahaan tambang batubara untuk memenuhi pasokannya. Di mana, volume kebutuhan dan kewajiban DMO batubara dirinci dalam Keputusan Menteri ESDM yang terbit saban tahun.

Dalam Kepmen ESDM tersebut, pemerintah mewajibkan pemenuhan pasokan batubara berdasarkan persentase produksi secara merata di masing-masing perusahaan pemegang izin usaha pertambangan (IUP) dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B). Kewajiban pada masing-masing perusahaan tersebut lebih dikenal dengan istilah kuota DMO.

Namun, Edi enggan menjelaskan secara detail mengenai rencana perubahan kebijakan DMO tersebut. “Masih dalam pembahasan, sehingga isi revisinya belum dapat kami sampaikan,” ujar dia.

Singgih Widagdo, Head of Natural Resources Division Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) membocorkan, perubahan mendasar dalam kebijakan DMO batubara yaitu, pemerintah tidak lagi menyebar pemenuhan kebutuhan batubara kepada seluruh perusahaan tambang batubara yang ada di Tanah Air. Nantinya, Pemerintah pusat atau daerah hanya berwenang menunjuk langsung perusahaan tambang untuk memenuhi pasokan domestik.

Untuk memudahkan penunjukan langsung, Singgih bilang, dalam calon aturan itu, Kementerian ESDM akan memetakan badan usaha pertambangan batubara (BUPB) dan pengguna batubara dalam negeri (PBDN). BUPB merupakan IUP dan PKP2B yang kualitas produksi batubaranya sesuai dengan kebutuhan lokal, sedangkan PBDN termasuk PT PLN dan kalangan industri yang membutuhkan bahan bakar batubara.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s