PELABUHAN BATU BARA: ESDM Gandeng Perhubungan Perbaiki 14 Lokasi

Senin, 02 Juni 2014

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berencana memperbaiki 14 pelabuhan yang selama ini digunakan untuk mengekspor Batu Bara.

Sejumlah pelabuhan tersebut akan dijadikan pelabuhan utama sehingga memperkecil kemungkinan pengiriman melalui jalur tikus.

Dirjen Mineral dan Batu Bara R. Sukhyar mengatakan pihaknya akan bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan terkait rencana perbaikan sejumlah pelabuhan batu bara ini.

“Rencananya, perbaikan 14 pelabuhan yang akan kita jadikan pelabuhan utama untuk mengekspor batubara akan dimulai pada 2015,” ujarnya seperti dikutip dari situs Kementerian ESDM, Senin (2/6/2014).

Sukhyar mengatakan, meski masih sebatas konsep, pihaknya telah menetapkan 14 pelabuhan yang akan diperbaiki yakni 7 pelabuhan di Kalimantan dan 7 pelabuhan  di Sumatra.

Untuk Koridor Kalimantan, jelasnya, akan mencakup Kalimantan Timur, Balikpapan Bay, Adang Bay, Berau dan Maliy, Kalimantan Selatan, Tobaneo, Pulau Laut, Sungai Danau dan Batu Licin.

Sedangkan koridor Sumatra mencakup Aceh, Padang Bay, Riau Bay, Jambi Bay, Bengkulu Port, Tanjung Api-Api dan Tarahan.

Dia berharap ketika pelabuhan utama untuk mengekspor batu bara telah beroperasi maka laju ekspor batu bara ilegal melalui pelabuhan-pelabuhan kecil (jalur tikus) dapat ditekan.

Hingga saat ini masih terdapat perbedaan pencatatan jumlah ekspor batu bara yang dimiliki Kementerian ESDM dengan data yang dimiliki Direktorat Bea Cukai Kementerian Keuangan.

“Dengan adanya pelabuhan-pelabuhan yang resmi maka kita akan tahu berapa besar batu ara yang keluar,” katanya.

Sukhyar menjelaskan gap besaran ekspor yang ada mungkin saja diakibatkan oleh metode pencatatan yang berbeda.

Oleh karena itu, pihaknya akan membangun system MOMI (Mineral and Coal One Map) Indonesia.

Menurutnya, pada sistem tersebut semua izin usaha pertambangan (IUP) mempunyai kode, yang bisa dipakai untuk catatan pembayaran royalti dan lainnya misalnya pajak dan sebagainya.

“Ke depan, kita tidak lagi menggunakan sistem manual, kita menunggu invoice berapa yang dia bayar tetapi setiap pemegang batu bara ataupun produser batu bara, begitu dia akan mengapalkan dia harus membayar royalti, sebelum diangkut, itu penting sekali dan ini dilakukan dengan self assessment,” ujarnya.

Bahkan, self assessment ini akan dibangun di daerah-daerah dan pelaku usaha menyampaikan berapa yang dibayar sehingga baik Kementerian ESDM maupun Kementerian Keuangan mengetahui bila perusahaan tersebut telah membayar.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s