Perlu Kebijakan Ekstrem

Sabtu, 07 Juni 2014

KALTIM POST. PENDAPAT tentang banjir yang kian parah melanda Kota Tepian disebabkan aktivitas tambang, harus lebih dikaji kebenarannya. Karena pengawasan pertambangan saat ini sudah lebih ketat. Tak sedikit tambang yang tutup karena tidak mampu menanggung biaya yang dikeluarkan untuk reklamasi. Menurut Wakil Wali Kota Samarinda Nusyirwan Ismail, tahun ini Pemkot sudah tidak menerbitkan izin usaha pertambangan (IUP) baru.
Malah menciutkan IUP yang ada. “Caranya berupa pengawasan yang ketat terhadap perusahaan tambang,” ujarnya. Hal itu dimaksudkan untuk menanggapi permintaan masyarakat terkait pertambangan sebagai penyebab banjir di Samarinda. Namun hal tersebut tentu harus melalui kajian yang mendalam. Yakni melalui penerbitan izin lingkungan oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) Samarinda.
“Memang kondisi tambang saat ini dekat dengan permukiman. Bila warga mengeluhkan dampak pertambangan, pemerintah akan bertindak,” jelasnya. Pemerintah bisa saja melakukan tindakan ekstrem seperti mencabut seluruh izin tambang. Semisal di kawasan Samarinda Utara. Bila berdasarkan kajian sudah tidak mampu menahan air karena kawasan pertambangan makin luas, bisa saja dilakukan pencabutan serentak.
“Tergantung master plan penanganan banjir yang baru. Bila memang ada rekomendasi penutupan tambang secara serentak, maka akan dilakukan,” ucapnya. Karena bila tanpa ada dasar hukum ataupun kajian yang kuat, Pemkot tak melakukannya secara sepihak. Pasalnya pengusaha mengurus izin tambang melalui proses yang panjang dan resmi.
“Pemkot bisa diperkarakan kalau penutupan sepihak,” ujarnya. Dukungan DPRD Samarinda juga diperlukan untuk bisa membuat aturan tersebut. “Strong Government bisa dicapai dengan memperkuat kerja sama legislatif dan eksekutif yang harmonis demi kepentingan rakyat,” tutupnya. Saat ini, solusi pengendalian banjir berupa normalisasi drainase di beberapa kawasan dan Sungai Karang Mumus (SKM) sebagai aliran menuju sungai Mahakam.
Untuk pertambangan pemerintah hanya bisa memperketat izin. “Bila ingin membuka lahan baru, harus ada izin lingkungan dari BLH. Tanpa izin tersebut tidak bisa. Kalau tetap membuka, pemerintah akan memberikan peringatan atau bahkan melakukan pencabutan IUP,” ujarnya. Sebelumnya, banjir yang kian meluas membuat pemerintah membuat master plan baru dengan anggaran Rp 6 miliar pada APBD 2014.

Pasalnya master plan penanggulangan banjir yang ada saat ini hampir berusia 10 tahun. Jelas tak sesuai lagi dengan kondisi saat ini. Menurut kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan (DBMP) Samarinda Akhmad Maulana, proyek master plan itu sedang dalam proses lelang di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Bidang Pembangunan Sekretariat Kota (Setkot) Samarinda.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s