Proyek MP3EI dituding tidak sejahterakan masyarakat desa

Selasa, 17 Juni 2014

Merdeka.comProyek Masterplan Percepatan Perluasan Pemerataan Ekonomi Indonesia (MP3E1) dinilai tidak memberikan kesejahteraan pada masyarakat lokal. Perlahan, masyarakat tergusur dari lahannya dan hanya menghasilkan kemiskinan baru.

“Harus dirombak total,” ujar Pendiri Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan (Ibeka) Tri Mumpuni saat memberikan tanggapan soal hasil debat capres di Jakarta, Selasa (17/6).

Anggota Dewan Inovasi Nasional yang ikut dalam perumusan MP3EI menilai, program tersebut telah kehilangan rohnya, menjauhkan ekonomi kerakyatan, malahan membuat kesenjangan ekonomi lebih tinggi dengan masyarakat desa. “Kenapa pembangunan penting dimulai dari desa, karena semua itu ada di desa, apa saja, tambang, pertanian ada di desa,” katanya.

Dia mengatakan jika perekonomian dimulai dari desa, maka masyarakat punya aset dan pertumbuhan ekonomi baru muncul di desa-desa. “Hingga orang akan senang hati tinggal di desa. Pembangunan tidak dikonsentrasi di desa,” katanya.

Tri mengatakan satu program yang bisa dilakukan pemerintah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat adalah program listrik desa, sehingga masyarakat punya pendapatan dan membuat pertumbuhan ekonomi anyar dari hasil menjual listrik. “Saya sudah melakukannya, desa mampu,” katanya.

Program MP3EI, kata Tri, menjauhkan masyarakat desa dari sumber alamnya. Sumber daya di desa, harusnya dimiliki oleh rakyat. “Kalau swasta datang boleh. Tapi kerja sama dengan masyarakat desa, saling menguntungkan. Itu namanya ekonomi inklusif.”

Saat ini yang terjadi, dalam program MP3EI adalah swasta datang, tanah dibeli, sumberdaya dikuasai. Saat ini pertumbuhan ekonomi yang digaungkan cuma peningkatan konsumsi bukan produksi.
“Masyarakat jadi penonton dan warga miskin baru. Pertumbuhan ekonomi hanya buat orang-orang kaya,” katanya.

MP3EI hanya memberikan hak pada swasta tanpa adanya kontrol pemerintah. “Masyarakat perlahan kehilangan faktor produksi, yang namanya tahan. Apakah itu dilakukan ilegal? Legal. Padahal pemerintah harusnya melindungi faktor produksi masyarakat.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s