Revisi UU Panas Bumi, Aturan Lelang Diperketat‏

17 June 2014

Jakarta, GATRANews Revisi Undang Undang Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (UU Panas Bumi) hampir rampung. UU Panas Bumi yang baru dijadwalkan akan disahkan dalam sidang paripurna DPR tanggal 1 Juli 2014 mendatang.

 

“Insya Allah jadi Undang Undang barunya tanggal 1 Juli, sebelum Pilpres,” kata Rida Mulyana, Dirjen EBTKE Kementerian ESDM, saat ditemui di Jakarta, Selasa (17/6). Poin terpenting yang direvisi dalam UU Panas Bumi, dia menjelaskan, adalah penghapusan kata ‘pertambangan’ dalam UU Panas Bumi sehingga pemanfaatan panas bumi tidak lagi digolongkan sebagai kegiatan pertambangan. “Yang pasti, sesuai instruksi Bapak Presiden SBY agar pemanfaatan panas bumi di hutan konservasi dimungkinkan,” kata Rida.

 

Perubahan ini penting karena kegiatan pertambangan dilarang di kawasan hutan konservasi. Padahal, sekitar 21% dari total potensi panas bumi Indonesia yang mencapai 29.000 MW berada di kawasan hutan konservasi. “Sementara listrik kita masih kekurangan, byar pet disana sini,” ujarnya.

 

Kegiatan panas bumi, tegasnya, tidak merusak kawasan hutan. Bahkan, panas bumi membutuhkan hutan untuk menjaga ketersediaan air untuk dijadikan uap yang merupakan sumber tenaga. “(Hutan konservasi) yang dipakai hanya sedikit lahannya, manfaatnya lebih banyak,” ucap dia.

 

Selain itu, UU Panas Bumi hasil revisi, aturan lelang Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) panas bumi juga diperketat. Saat ini, tutur Rida, banyak perusahaan yang memenangkan lelang karena menawarkan harga yang rendah namun kemudian tidak melakukan pengembangan panas bumi.

 

“Hal kayak gitu kita nggak mau. Banting-bantingan harga, ujung-ujungnya minta nego harga lagi. Kita cari yang komitmen, penyaringannya kita perketat,” tandasnya. “Pada saat mereka mengajukan pun, kalau kita pandang terlalu murah, bisa kita batalkan,” imbuhnya.

 

Sebenarnya, pemenang lelang diberi waktu 3 tahun ditambah perpanjangan 2×1 tahun untuk mengembangkan WKP-nya. Bila lewat dari tenggat tersebut, izin yang diberikan akan dicabut dan WKP dilelang ulang. Namun, untuk sementara hal itu sulit dilakukan karena kewenangan pencabutan izin berada di tangan pemerintah daerah, pemerintah pusat hanya bisa merekomendasikan pencabutan izin.

 

Untuk mencegah kejadian serupa terus berulang, dalam UU Panas Bumi yang baru, kewenangan pencabutan izin dipindahkan dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat. “Di UU baru kita lebih ketat lagi karena berdasarkan aspirasi dari DPD dan juga masukan dari Pemda, sepertinya kewenangan (pemberian dan pencabutan isin) akan dipusatkan lagi seperti halnya di migas,” tutur Rida.

 

Menurutnya, dengan adanya kewenangan penuh dalam pemberian maupun pencabutan izin pada pemerintah pusat, pengembangan panas bumi menjadi lebih efektif dan bisa dikebut. “Sekarang Pemda-Pemda sibuk sehingga kapabilitasnya agak susah,” katanya. Ke depan, bila ada WKP panas bumi yang mangkrak, pemerintah pusat bisa langsung turun tangan untuk mencabut izin kemudian melelang ulang. (MA)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s