Tol Akhirnya Lintasi Tahura

Jumat, 13 Juni 2014

KALTIM POST. SAMARINDA – Dahaga pengesahan revisi Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah (RTRW) Kaltim akhirnya terpuaskan. DPR RI menyetujui usulan perubahan peruntukan kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan luas serta bernilai strategis (DPCLS) di provinsi ini. Proyek tol yang selama ini terhambat karena status hutan konservasi di Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto bisa diteruskan.
Senayan menyetujui alih fungsi lahan hutan Kaltim dalam penyusunan RTRW dalam rapat pleno Komisi IV yang digelar Rabu malam (11/6) di Jakarta. “Apa yang ditunggu-tunggu akhirnya tercapai. Ada kepastian hukum dan pembangunan infrastruktur bisa segera dipercepat,” terang anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kaltim, Hetifah Sjaifudian.
Dia menjelaskan, pembahasan alih fungsi hutan Kaltim sempat alot. Fraksi-fraksi di DPR mulanya bersepakat. Namun, tak ada kesepakatan saat paripurna Februari lalu.
“Akhirnya diputuskan pembahasan lanjutan di internal Komisi IV. Komisi itu menyetujui usulan tersebut,” jelasnya. Alih fungsi lahan hutan, kata politikus Partai Golkar ini, merupakan kendala terbesar serta memiliki konsekuensi dari RTRW. Ada sejumlah hektare hutan tergusur lantaran rencana pembangunan jalan.
Momentum persetujuan alih fungsi lahan hutan ini sangat strategis dalam rencana pembangunan infrastruktur Kaltim. Lagi pula, APBN 2015 telah masuk pembahasan.
“Harus dipastikan proyek infrastruktur prioritas masuk rencana,” katanya. Tak hanya itu, dari pembahasan bersama kementerian terkait, Kaltim tetap mendapat prioritas utama membangun perbatasan dan daerah tertinggal. Namun demikian, menjadi persoalan karena kewenangan DPR soal anggaran kian terbatas. Pemda harus lebih sering berkomunikasi dengan Pemerintah Pusat mengenai rencana pembangunan.
“Seiring keputusan MK, DPR kini tak bisa lagi membahas anggaran sampai kegiatan. Pembahasan DPR hanya bisa sampai program tapi tidak sampai kegiatan,” ujar dia.
“Tak bisa lagi berbicara detail. Misalkan DPR hanya membahas soal sumber daya air, tapi tidak bicara proyek waduk. Soal infrastruktur, tak lagi membahas proyek jalan di mana dan sebagainya,” sambungnya.
Disebutkan, setidaknya 157 proyek dengan nilai tak kurang Rp 688,3 triliun memerlukan kepastian lahan dan hukum dari RTRW. Hambatan pembangunan jalan tol Samarinda-Balikpapan yang melintasi Tahura Bukit Soeharto di Kutai Kartanegara adalah satu contoh. Ada pula proyek permukiman penduduk di Taman Nasional Kutai (TNK) yang terhambat karena status hutan konservasi.
Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi IV DPR Firman Soebagyo menegaskan, keputusan alih fungsi lahan hutan bersifat final. Keputusan ini merupakan cerminan lembaga berjumlah 560 legislator itu dapat bekerja profesional. Dengan persetujuan ini, DPRD Kaltim dapat segera mengesahkan RTRWP.
Plt Sekprov Kaltim Rusmadi membenarkan telah mendapat kabar pengesahan revisi RTRW Kaltim. Kendati demikian, dia belum memastikan hingga menerima laporan valid secara tertulis.
“Saya tak berani menginformasikan, meski ini berita baik, kalau belum ada informasi valid. Tapi, memang sudah menerima kabar,” sebutnya di Gubernuran, kemarin. Dikatakan, setelah dari DPR, RTRW Kaltim kembali ke Kementerian Kehutanan untuk ditetapkan.
Di Kaltim, raperda yang mengakomodasi RTRW sudah siap. Dengan demikian, tinggal satu tahapan lagi melalui DPRD untuk dapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim ini menyebutkan, revisi RTRW penting bagi Kaltim. Pemerintah tak mungkin merencanakan pembangunan tanpa RTRW. Pembangunan mesti menyesuaikan tata ruang.
RTRW yang tak lagi sesuai kondisi daerah, menyusahkan pemerintah dalam pembangunan. Pemerintah tak dapat menggunakan ruang-ruang yang masih belum jelas untuk membangun. Revisi RTRW yang disahkan, menuntaskan persoalan tersebut karena landasannya jelas.

Sebagai informasi, revisi RTRW Kaltim disetujui Menteri Kehutanan RI seiring surat permohonan Menteri Kehutanan S.469/Menhut-II/2013 tanggal 2 Agustus 2013 dengan luasan yang termasuk kategori DPCLS seluas 73.731 hektare diperuntukkan permukiman dan ladang kebun masyarakat setempat, juga areal transmigrasi.

Ada pula pembangunan jalan tol dan lapangan udara untuk kawasan pertahanan keamanan TNI. Perubahan kawasan juga diperuntukkan penggunaan kawasan untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial lain yang sudah eksisting saat ini.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s