Langgar HAM, Kementerian Kehutanan Dihukum Rp 200 Juta

Senin, 30/06/2014

DETIK.COM. Jakarta – Mahkamah Agung (MA) menghukum Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dan jajarannya untuk membayar ganti rugi Rp 200 juta kepada Romaldi Saragih. Sebab Kemenhut dkk melanggar hak asasi Romaldi karena tetap menahannya padahal sudah divonis bebas.

Kasus ini bermula saat Romaldi ditahan polisi hutan dengan tuduhan pembalakan liar di Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Romaldi ditangkap berdasarkan surat penangkapan No 01/Sprin.Kap/Polhut tertanggal 30 Maret 2010 dan dibuatkan dalam berita penangkapan pada 31 Maret 2010.

Merasa tidak bersalah, Romaldi lalu mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru. Pada 17 Mei 2010, gugatan praperadilan tersebut dikabulkan. Majelis hakim dalam amarnya menyatakan penangkapan dan penahanan terhadap Romaldi tidak sah. Majelis hakim juga memerintahkan penyidik untuk segera membebaskan Romaldi. Namun sayangnya, hal itu tak kunjung dilakukan oleh polisi hutan Dinas Kehutanan Riau dan Romaldi tetap ditahan.

Merasa kebebasan dan kemerdekaannya dirampas, Romaldi pun mengajukan gugatan perdata kepada Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan Riau dan Satuan Polisi Kehutanan setempat. Dalam gugatannya, Romaldi menuntut ganti rugi Rp 100 miliar.

Gugatan ini dikabulkan PN Pekanbaru pada 24 November 2010. Tapi untuk gugatan ganti rugi, majelis hakim hanya menghukum Kementerian Kehutanan dkk sebesar Rp 200 juta, bukan Rp 100 miliar sebagaimana permintaan Romaldi.

Namun putusan itu berbalik 180 derajat di tingkat banding. Pengadilan Tinggi (PT) Pekanbaru membatalkan putusan PN Pekanbaru pada 1 Juni 2011. Atas vonis itu, Romaldi pun mengajukan kasasi. Siapa nyana, permohonan kasasi itu dikabulkan.

“Menyatakan tindakan dan perbuatan tergugat adalah merampas kemerdekaan Penggugat yang merupakan pelanggaran terhadap hak asasi Penggugat. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp 200 juta,” putus majelis kasasi seperti dilansir website MA, Senin (30/6/2014).

Putusan itu diadili oleh ketua majelis kasasi hakim agung Suwardi dengan anggota hakim agung Nurul Elmiyah dan Soltoni Mohdally. Vonis itu diketok pada 8 Mei 2013.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s