Tahun Ini Ada Korporasi Dijerat Korupsi

Senin, 14 Juli 2014

KALTIM POST. JAKARTA – Tidak hanya pelaku perorangan, tahun ini KPK menargetkan akan menjerat perusahaan dengan tindak pidana korupsi. Ada sejumlah kasus menyangkut korporasi yang kini siap dinaikkan ke tingkat penyidikan.
Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menjelaskan pasal 20 UU Tipikor sebenarnya telah mengatur soal korupsi korporasi. Namun pasal itu selama ini belum efektif diberlakukan penegak hukum termasuk KPK. “Pasal tersebut selama ini belum efektif. Oleh karena itu tahun ini kami memberikan prioritas penerapannya,” papar Bambang.
Menurut dia ada beberapa hal yang harus dilakukan KPK. Antara lain membangun kompetensi penyidik, mendalami, dan mengonstruksi perkara-perkara korupsinya.

“Kami ingin melihat mana kasus korupsi yang berpotensi kita jerat korporasinya,” ujar Bambang. Menurut dia dari sebagian kasus korupsi yang tengah ditangani KPK, ada beberapa yang memungkinkan diseret korporasinya. Sayangnya Bambang tidak bersedia merinci.

Dari informasi yang dihimpun koran ini, kasus korupsi alih fungsi hutan yang melibatkan Bupati Bogor Rachmat Yasin dan perusahaan properti PT Bukit Jonggol Asri masuk dalam bidikan KPK.
Dalam kasus ini Rachmat Yasin disebut disuap oleh perusahaan properti tersebut. Hanya saja dari pihak perusahaan KPK baru menjerat orang di luar unsur direksi. Padahal salah satu syarat untuk menyeret korporasi ialah adanya keterlibatan pimpinan perusahaan.
Kasus lain yang memungkinkan ialah suap yang dilakukan PT Kaltim Parna Industri (KPI). Dalam perkara itu Presdir PT KPI Artha Meris Simbolon terbukti menyuap Kepala SKK Migas ketika itu, Rudi Rubiandini. Suap diberikan sekitar USD 522,5 ribu dengan maksud agar SKK Migas memberikan rekomendasi penurunan harga formula gas.
Ketua KPK Abraham menyebut pihaknya harus berhati-hati dalam menangani perkara korupsi korporasi, sebab dia tak ingin rekor selama ini bahwa KPK 100 persen berhasil menyeret perkara korupsi ke pengadilan, harus terputus. “Kalau tidak hati-hati dalam menangani korupsi korporasi dan perkaranya tidak bisa dibawa ke pengadilan, itu berarti mencederai prestasi KPK,” ujarnya.
Saat ditanya apakah KPK akan mempertimbangkan faktor perusahaan yang bersifat terbuka atau sahamnya diperjualbelikan di bursa, Abraham mengatakan pihaknya tidak akan memerhatikan hal tersebut.

Artinya jika nanti ada korporasi yang dijerat korupsi dan berpengaruh terhadap sahamnya, KPK tidak bertanggung jawab terhadap itu. “Itu bukan urusan kami, makanya kalau mau perusahaannya bagus ya jangan menabrak aturan,” ujar Abraham.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s