WALHI Aceh Berharap Pergub No 5 Tahun 2014 Segera Dicabut MA

Sabtu, 12 Juli 2014

The Globe Journal. Banda Aceh – Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerima Judicial Review Pergub No 5 tahun 2014 yang diajukan WALHI Aceh nomor register 42P/HUM/2014 MA. Dengan diterimanya judicial review ini akan memberikan dampak positif bagi keberlanjutan lingkungan hidup dan hutan di Aceh.

“Seperti yang kita ketahui bersama budidaya dalam kawasan hutan Aceh sangat terbuka lebar ke berbagai bentuk alih fungsi hutan dan lahan. Disamping itu pembangunan jalan dikawasan hutan leuser terus dijadikan agenda program pemerintah, karenanya kami mencurigai penyediaan 40 infastruktur pembangunan ruas jalan hanya untuk kepentingan investor,” ujar Direktur Walhi Aceh, Muhammad Nur.

Disamping itu WALHI Aceh membantah apa yang disampaikan kepala Dinas Kehutanan beberapa waktu lalu, menurut Dinas Kehutanan Provinsi Aceh Pergub No 5 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Budidaya Ekosistem hutan untuk menjaga dan melindungi hutan Aceh. Hal ini bertolak belakang dengan Pasal 3 dan 4 di dalam Pergub, dimana budidaya dibuka ke berbagai bentuk perkebunan, pertambangan dan lainnya, ketika sebaliknya justru KEL merupakan Kawasan Strategis Nasional yang dilindungi.

Sehingga, keberadaan Pergub ini WALHI nilai berpotensi terhadap akses perusakan lingkungan, terutama di kawasan konservasi Leuser. Kehadiran produk hukum seperti Pergub No.5/2014 ini justru akan melegalkan perusakan-perusakan menciptakan bencana ekologis baru di dalam KEL.

Sementara itu berdasarkan catatan WALHI Aceh, di tahun 2014 telah terjadi berbagai macam bencana ekologis di sekitar KEL, mulai dari longsor di kawasan Gayo Lues menuju Takengon, amukan satwa gajah di pemukiman warga Aceh Tengah, kebakaran lahan di Gayo Lues, hingga kekeringan lahan dan kabut asap yang terjadi di Aceh Singkil. Bencana-bencana ekologis ini terjadi di daerah yang masuk ke dalam KEL itu sendiri.

Belum lagi kasus perambahan hutan yang kerap dilakukan secara ilegal, seperti yang terjadi di Gayo Lues. Kami khawatir Pergub ini aktifitas yang nyata ilegal dan berdampak buruk  bagi kelangsungan lingkungan hidup masyarakat sekitar kawasan, justru akan berubah menjadi aktifitas perusakan yang dilegalkan, lagi-lagi dengan dalih peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Karena itu WALHI Aceh berharap dan mempercayai  keputusan hukum Mahkamah Agung RI mampu memberikan keadilan bagi lingkungan hidup atas kebijakan Pemerintah Aceh yang melahirkan Pergub. WALHI Aceh juga berharap bahwa ke depan, produk-produk hukum yang berkaitan langsung terhadap pelestarian lingkungan dapat lebih transparan proses pembuatannya.,” tandasnya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s