Kemdag Garap SVLK untuk Impor

Rabu, 09 Juli 2014

BERITA SATU. Jakarta – Kementerian Perdagangan (Kemdag) masih menggarap penerapan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) untuk kayu impor.

Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi memaparkan pihaknya masih berunding dengan asosiasi pulp dan kertas mengenai hal tersebut. “Saat ini importir masih mempertanyakan sistem sertifikasi untuk kayu impor,” kata Bayu kepada wartawan, di Jakarta, Selasa (9/7)

Wamendag mengatakan, ada dua hal yang dipertanyakan oleh pengusaha. Pertama, sertifikasi mana yang diakui internasional karena tidak banyak sertifikasi semacam itu. Kedua, masih belum jelas apakah kayu-kayu yang sudah dalam produk antara juga harus dilakukan untuk furnitur. Selain itu, kertas bekas, bahan-bahan yang kemudian jadi bahan baku.

“Tapi yang paling berat adalah nomor satu. Yang mana dari sertifikat internasional yang diakui sebagai legal logging,” ujar Bayu.

Bayu memaparkan, saat ini Indonesia gencar memperkenalkan SVLK kepada negara-negara lain. Adapun negara yang menyambut positif adalah Amerika Serikat (AS) dimana Indonesia banyak mengimpor kayu seperti Oak dan Cedar. Kedua jenis kayu ini tidak diproduksi di Indonesia.

Dia mengungkapkan, AS juga memiliki sistem yang mengharuskan legal logging, meski bukan sistem sertifikasi seperti SVLK. “Untuk bisa membuat sistem kita dianut oleh mereka, ini masih dalam proses. Saya kira kita ingin industri kita bisa survive,” ujar Bayu.

Bahkan menurut dia, Malaysia sudah ikut membuat sertifikasi meski masih ada problem diplomatik. “Salah satu yang langsung meniru adalah malaysia, tapi masih ada problem diplomatik. Tapi paling tidak dia sudah mulai meniru,” ujar Bayu.

Malaysia kata dia, saat ini sedang membuat sertifikasi. Sayangnya Indonesia masih merasa keberatan karena ada pengecualian untuk daerah Sarawak. Padahal secara hukum internasional, hal tersebut tidak bisa dilakukan bahwa, dalam satu negara tapi ada yang tidak diikutsertakan dalam sebuah perjanjian.

Meski demikian Malaysia masih bersikeras memakai sistem tersebut. Bayu menegaskan, jika ada negara yang mengakui ketentuan tersebut, maka tergolong telah melanggar perjanjian internasional.

“Dalam sebuah perjanjian internasional yang berhubungan dengan ekonomi tidak boleh ada exclude bagian dari negara itu,” papar Bayu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s