Kajian Greenpeace Dinilai Tidak Ilmiah

Minggu, 20 Juli 2014

BERITA SATU. Jakarta – Greenpeace diminta menggunakan kajian ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademis serta menggunakan data yang relevan dengan kondisi saat ini.

Demikian rangkuman pendapat Pakar Hukum lingkungan Universitas Padjadjaran Daud Silalahi, Ketua Bidang Hutan Tanaman Industri (HTI) Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Nana Suparna dan Wakil Ketua Umum Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) Rusli Tan terpisah, Minggu (20/7).

Menurut Daud, kampanye lingkungan yang baik harus disertai penelitian akademis sehingga data yang dipublikasikan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Penggunaan data usang yang bertendensi menghasut harus dihindari.

Greenpeace, kata Daud, tidak bisa menyamaratakan kampanyenya karena setiap negara mempunyai karakter berbeda.

Di Indonesia, masalah kemiskinan dan tenaga kerja masih menjadi fokus perbaikan pemerintah. Karena itu, misalnya tidak bisa menyebut kegiatan di lahan gambut serta merta sebagai faktor kerusakan lingkungan karena masalah kemiskinan dan tenaga kerja harus dibenahi.

Menurut Daud, sepanjang masalah tenaga kerja dan kemiskinan masih menjadi prioritas perbaikan negara, kegiatan lingkungan bisa ditoleransi.

Daud mengharapkan, pemerintah wajib mengawasi dan bersikap tegas terhadap NGO asing.”Kata kuncinya adalah ketegasan pemerintah. Setiap kampanye yang tidak memiliki basis kajian ilmiah harus disetop agar tidak berkembang menjadi opini yang menyesatkan,” kata Silalahi.

Daud menyarankan agar para akademisi dan pakar lingkungan berperan aktif agar semua kegiatan lingkungan berbasis kajian ilmiah.

“Kajian ilmiah bisa dipedebatkan, namun semuanya bisa dipertanggungjawabkan,” kata Daud.

Sementara itu, Nana mengatakan upaya meredam maraknya kampanya hitam bisa dilakukan jika pemerintah mau berbenah diri, salah satunya dengan membenahi anggaran.

“Jika mengacu pada anggaran proyek pemerintah, sepertinya harga kayu yang tertera disana tidak menggambarkan nilai kayu bersertifikat SVLK. Dalam negeri harus kita benahi, agar ketika keluar, kayu kita mampu benar-benar dapat bersaing, sehingga kampanye hitam tidak berarti apa-apa,” kata Nana.

Rusli Tan mengingatkan Greenpeace harus mengedepankan logika keseimbangan dalam berkampanye.

Dalam setiap kampanye, Greenpeace selalu mengarahkan hutan Indonesia menjadi paru-paru dunia, sementara negara tempat asal mereka dan banyak negara yang kini berkoar-koar untuk perbaikan lingkungan sudah mengamputasi paru-paru dunia sejak berabad-abad lalu tanpa kompensasi apapun.

Saat lingkungan sudah mereka rusak, dengan seenaknya mereka melemparkan tanggungjawab kepada Indonesia untuk memperbaiki.

“Bahkan, tanpa malu-malu mempropagandakan Indonesia sebagai perusak lingkungan dunia. Hal-hal seperti ini tidak boleh dibiarkan,” kata Rusli Tan.

Menurut Rusli Tan, sikap Greenpeace menunjukkan tidak adanya penghormatan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

NGO seperti ini tidak perlu ada di Indonesia, karena hanya pandai mengritik, namun tidak pernah berbuat kebaikan apapun untuk kebaikan lingkungan di Indonesia,” kata Rusli Tan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s