Usulan Belum Ditanggapi Kemenhut

Selasa, 22 Juli 2014

KALTIM POST. SENDAWAR – Hingga saat ini usulan Dinas Kehutanan (Dishut) Kutai Barat untuk menambah personel Polisi Kehutanan (Polhut) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) belum ditunaikan oleh Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Padahal, luas wilayah hutan Kubar tidak sebanding dengan jumlah Polhut yang berjumlah 50 personel sementara PPNS hanya satu petugas.
Dari informasi yang dihimpun harian ini, kawasan hutan di Kubar memang luas sekitar 70% dari wilayah Kubar, yakni 31.628,70 km2. Potensi hutan di Tanaa Purai Ngeriman meliputi hutan lindung seluas 810.205,88 hektare, hutan suaka alam serta wisata sekitar 587,5 hektare, hutan produksi tetap sekira 668.536,98 hektare, hutan produksi terbatas seluas 1.596.068,17 hektare, dan hutan yang dapat dikonversi seluas 859.966,67 hektare.
“Bagaimana bisa mengawasi hutan seluas itu bila personelnya sedikit,” ucap Kadishut Kubar Yustinus AS kemarin.
Yustinus mengatakan, dengan adanya niat untuk menambah personel Polhut Kubar paling tidak bisa mengurangi beban menjaga dan mengawasi hutan Kubar dari pembalakan liar. “Angka ideal untuk Polhut adalah 150 personel. Kalau memang ada pelatihan meskipun dibiayai kabupaten, mungkin dapat dimusyawarahkan dengan pemkab,” katanya.
Selain itu, lanjut dia, saat ini jumlah PPNS Dishut Kubar hanya satu orang. Jika terjadi kasus pembalakan ataupun yang berkaitan dengan kehutanan sebagai temuan lapangan, sangat sukar jika Dishut tidak bekerja sama dengan Kepolisian dan TNI. “Saya selaku Kadis merangkap menjadi Penyidik (PPNS), sehingga membagi waktu sangat telaten. Kami hanya meminta penambahan 50 personel untuk Polhut dan 5 petugas untuk PPNS,” akunya.
Dia menguraikan kekawatiran ‘permainan’ penebangan/perambahan hutan secara ilegal. Utamanya pembalakan hutan oleh perusahaan kayu dalam areal izin Rencana Kerja Tahunan (RKT).  Sedangkan Dishut kabupaten/kota tidak diberi wewenang mencegah perusahaan berizin Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dalam penerbitan RKT. “Dishut Kubar tidak diberi kewenangan untuk memeriksa, sehingga jika terjadi pelanggaran dalam penebangan hutan oleh perusahaan kayu maka Kemenhut harus bertanggungjawab. Itu sesuai Peraturan Menhut Nomor 11/2009 tentang Rencana Kerja Usaha Pembuatan Hasil Hutan Kayu, Hutan Alam dan Reboisasi Ekosistem,” jelas dia.

Untuk diketahui, sesuai UU Kehutanan No 41/1999, sebagaimana telah diubah dengan UU No 19/2004 junto Perpu No 1/2004 pasal 77 ayat 1, penyidikan terhadap tindak pidana bidang kehutanan, juga dapat ditangani oleh penyidik PPNS tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi  pengurusan hutan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik. “Jadi untuk saat kami masih menunggu. Dengan kata lain, kami tak bisa mendesak,” pungkasnya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s