Kadin Ingin Pemerintah Baru Perhatikan Kawasan Timur

Minggu, 27 Juli 2014

OKEZONE.COM. JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) menjadi isu penting yang harus segera dituntaskan permasalahannya. Penyelesaian RTRW sangat penting untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di kawasan timur Indonesia.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Koordinator Wilayah Timur, Annar Salahuddin Sampetoding, mengatakan bahwa saat ini RTRW ketentuan yang sudah ditetapkan sudah tidak sinkron lagi dengan fakta yang ada di lapangan.

“Pembagian hutan produksi, hutan konversi dan hutan lindung sudah tidak jelas. Padahal kita mengharapkan ada zona ekonomi yang jelas supaya para pengusaha dan investor bisa menentukan langkah yang tepat untuk ikut memajukan usaha di kawasan timur”, ucap dia dalam keterangan tertulis, Minggu (27/7/2014).

Menurut Annar, kehutanan merupakan induk dari penentuan tata ruang. Pihaknya mengharapkan agar pemerintah lebih serius mengatur tata ruang kehutanan karena akan sangat berpengaruh terhadap ketentuan tata ruang sektor lainnya, misalkan untuk pertambangan, agribisnis dan lainnya.

Baginya, sektor kehutanan merupakan sentral perekonomian wilayah timur yang ada di darat. “Induknya itu kehutanan, jadi kalau penetapan kehutanannya salah maka ke bawahnya pun akan salah karena sebenarnya sektor-sektor lain bergantung pada tata ruang hutan. Jika kondisinya terus seperti ini, ekonomi timur akan lambat tumbuhnya dan investor pun akan ragu,” jelasnya.

Di sisi lain, Annar juga mengingatkan pemerintah untuk menjaga keseimbangan fungsi hutan antara lain fungsi lindung, fungsi sosial dan fungsi ekonomi. “Pemerintah jangan sampai salah mengatur untuk menjaga keseimbangan hasil alam. Inilah mengapa kita ingin agar tata ruang itu jelas,” ujarnya.

Lebih jauh, ia menghimbau agar pemerintah baru lebih memperhatikan percepatan pembangunan infrastruktur. Menurut Annar, otonomi daerah memang sudah berjalan akan tetapi masih banyak urusan-urusan yang belum sepenuhnya diberikan terhadap daerah.

“Sekarang saja ada istilah jalan negara, jalan provinsi dan jalan daerah, kurang jelas pula itu menjadi kewenangan siapa. Kalau itu ada di daerah, seharusnya menjadi wewenang daerah. Hal-hal seperti ini yang membuat pembangunan infrastruktur menjadi terhambat, sehingga harus ada pengaturan kembali” imbuhnya.

Pembangunan jalan, lanjut dia, pelabuhan hingga airport di kawasan timur masih belum sebaik dengan yang ada di kawasan Jawa. Oleh karenanya, untuk pemerataan ekonomi pihaknya mengharapkan agar pembangunan infrastruktur dapat dipercepat dengan mengacu pada penerapan konsep MP3EI yang sudah digagas pemerintah. “Kita ingin agar MP3EI itu bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya,” tandas Annar.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s