Pengusaha Sepakat: Benahi Energi dan Pertanian

Kamis, 31 Juli 2014

KALTIM POST. BALIKPAPAN – Terpilihnya Jokowi sebagai Presiden RI membuat geliat bisnis dan investasi di Kaltim diprediksi bakal lebih bergairah. Terutama saat Jokowi menyatakan kabinetnya nanti akan fokus di bidang ekonomi yaitu dari sektor energi dan pertanian. Tentu selaras dengan kondisi pada kedua sektor tersebut di Kaltim di mana masih banyak permasalahan yang perlu dibenahi.
Ketua DPD Apindo Kaltim M Slamet Brotosiswoyo menuturkan, melihat potensi besar yang dimiliki Kaltim dan Kaltara dari kedua sektor tersebut, maka sangatlah pas jika pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla melirik bidang ini. Namun sebelum itu, fakta di lapangan menunjukkan, baik dari faktor energi dan pertanian, Kaltim dan Kaltara sendiri masih belum bisa merasakan manfaat dari besarnya SDA yang sudah ada.
“Kebutuhan pangan masih harus impor dari pulau lain. Jika pemerintah di Kaltim dan Kaltara khususnya bisa mengoptimalkan SDA dan SDM  yang ada, seharusnya Kaltim bisa menopang kebutuhan pangan bahkan untuk Nasional. Melihat jumlah jiwa yang ada di Kaltim masih terlalu sedikit 4,5 juta jiwa. Kaltim harus bisa,” tuturnya saat dihubungi Kaltim Post, kemarin (30/7).
Terkait pertanian, pria yang akrab disapa Slamet ini menuturkan, sejauh ini sejumlah investor sudah banyak yang mulai melirik dan mau bergerak untuk kedua sektor tersebut di Kaltim, khususnya untuk sektor pertanian. Namun, hanya beberapa yang sudah berjalan. Sisanya masih banyak mengalami  kendala.
“Dulu pernah ada kebijakan yang dicanangkan Pemprov Kaltim yakni 2 juta hektare untuk lahan perkebunan dan pertanian. Tetapi, kendala yang dihadapi yaitu minimnya lahan. Untuk itu solusi yang tepat bagi masalah ini, pemerintah bisa mengimbau untuk menggerakan potensi masyarakat di Kaltim dan Kaltara. Sebab pengusaha yang ingin terjun ke sektor ini kesulitan untuk mencari lahan,” katanya.
Untuk menggerakan potensi masyarakat tersebut, Slamet menambahkan pemerintah harus ikut andil dalam masalah ini. Misalnya dengan memperbaiki infrastruktur di Kaltim dan Kaltara, menangani masalah pengadaan pupuk yang susah dan langka, mengintegrasi waduk-waduk yang ada, serta irigasi baik sekunder maupun primer. Karena tanpa pengairan yang cukup mustahil juga untuk mewujudkan keberhasilan pada sektor pertanian tersebut di Kaltim.
“Banyak sekali tanah yang subur yang bisa diandalkan. Seperti di Berau, Kutai Kartanegara, Tana Grogot, PPU, dan Kubar. Besar potensinya tapi belum diolah dengan baik. Jangan hanya mengandalkan untuk menggali SDA-nya saja. Kalau dengan menggerakan potensi masyarakat dan pemerintah bisa aktif dalam hal ini, bukan tidak mungkin lagi Kaltim bisa menopang kebutuhan pangan untuk Nasional. Terutama perbaikan infrastruktur,” ulangnya.
Seperti diketahui, luas indikasi lahan pertanian oleh Pemprov Kaltim adalah 302.484 hektare, sementara hasil klarifikasi kabupaten per 19 September 2011 adalah 141.252 hektare. Sedangkan data terakhir per 18 Januari 2012 adalah 344.461 hektare.
Sama halnya dengan energi, Slamet mengatakan bahwa Kaltim sendiri merupakan lumbung energi. Namun dari segi SDM di Kaltim masih sulit untuk mengatur SDA.
 “Masyarakat masih merasa kekurangan terutama BBM. Masih banyak masyarakat Kaltim yang harus antre hanya untuk membeli BBM. Selain itu, kebutuhan listrik di Kaltim juga masih serba biarpet. Jadi manfaatnya masih belum dirasakan oleh seluruh Kaltim. Mudah-mudahan pemimpin baru dengan dibantu pemimpin di Kaltim dan Kaltara bisa mengatur SDM dan SDA dengan adil dan merata bagi seluruh masyarakat Kaltim,” terangnya.
Terpisah, Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Kaltim juga menggantungkan harapannya kepada pemerintahan baru Jokowi dan Jusuf Kalla. Ia sepakat jika Indonesia lebih fokus ke sektor energi dan pertanian. Meskipun masih belum mengetahui kinerja dari kepemimpinan presiden baru dirinya berharap terkait pengurusan izin legalitas di Kaltim bagi pengusaha tentunya harus lebih mudah dan komperhensif. “Mudah dalam artian bukan mudah untuk diamplop-amplopin,” tuturnya.
Ketidaksinkronan terkait kebijakan baik antara pemerintah pusat ke provinsi dan provinsi ke kabupaten kota juga harus segera dibenahi. “Ke depan harapannya apa yang dicanangkan harus direalisasikan. Supaya tidak membingungkan pengusaha dalam kepengurusan legalitas. Jika bisa masuk ke dua pintu mengapa harus tujuh belas pintu,” tambahnya.
Dia menambahkan, pertumbuhan kelapa sawit saat ini juga tergantung pada mudahnya perolehan izin tersebut. Selain itu pemerintah juga harus segera menyelesaikan dan memperjelas masalah tumpang tindih tanah.
“Jika dalam kawasan tersebut terdapat tambang jangan dikasih kebun. Sebaliknya jika kawasan perkebunan jangan diberi tambang. Jika permasalahan mulai muncul, pemerintah terkait pura-pura tidak tahu,” katanya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s