KLH Proses 26 Pelaku Kebakaran Hutan dan Lahan ke Jalur Hukum

 Rabu, 06 Agustus 2014

BERITA SATU. Jakarta – Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) sudah mengantongi nama-nama sejumlah perusahaan yang diduga melakukan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau. Dalam kasus karhutla tahun 2014, tercatat ada 26 perusahaan dengan 29 kasus.

Saat ini KLH masih melakukan penyelidikan atau pulbaket bersama ahli kebakaran hutan dan lahan serta ahli kerusakan lingkungan dan pemanggilan saksi perusahaan.

Plt Deputi V Bidang Penataan Hukum Lingkungan KLH, Imam Hendargo Abu Ismoyo mengatakan hingga akhir bulan Juni 2014 sudah 18 perusahaan dengan jumlah saksi yang dipanggil untuk diminta keterangannya sebanyak 67 orang.

“Dari 26 perusahaan yang dilakukan pemeriksaan lapangan (ground check) dan pulbaket yang telah ditingkatkan ke penyidikan, ada tiga perusahaan, yakni PT TFDI (perkebunan sawit) di Kabupaten Siak, PT SGP (hutan tanaman Industri) di Kabupaten Dumai dan PT TKWL (perkebunan sawit) di Kabupaten Siak,” kata Imam di sela-sela konferensi pers “Penanganan Kasus dan Upaya Pengendalian Kebakaran Hutan”, di Jakarta, Rabu (6/8).

Kemudian, lanjutnya tiga perusahaan tidak dilanjutkan ke penyidikan karena lokasi yang terbakar tidak jelas kepemilikannnya, satu perusahaan berupa kawasan industri serta satu perusahaan yang proses penyidikannya ditangani oleh Polres Indra Girihilir. Sedangkan yang lainnya sedang dalam tahap penyelidikan lebih lanjut.

Sementara itu terkait laporan penanganan karhutla di Provinsi Aceh dan Riau tahun 2012-2014, untuk kasus karhutla tahun 2012 PT Kalista Alam dengan terdakwa Ir Khamidin Yoesoef dinyatakan terbukti bersalah dengan hukuman tiga tahun penjara dan denda Rp 3 miliar. Sedangkan terdakwa PT Kalista Alam, yang diwakili oleh Subianto dihukum pidana denda Rp 3 miliar.

Kasus berikutnya PT Surya Panen Subur, saat ini sedang dalam tahap sidang pengadilan di Pengadilan Negeri Meulaboh, Aceh. Untuk pidana dan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan diharapkan dalam waktu dekat akan diputuskan oleh hakim.

Sementara itu untuk kasus karhutla tahun 2013 yang ditangani oleh KLH, ada 7 berkas perkara pidana dan 1 berkas perkara perdata. Berkas tersebut sudah diserahkan ke Kejaksaan Agung untuk dilakukan penelitian kelengkapan berkas.

Imam mengaku ada kendala yang dihadapi penyidik dalam melakukan pulbaket dan penyidikan, seperti keterbatasan sumber daya penyidik, sarana dan prasarana akses menuju lokasi kebakaran, keterbatasan waktu para. Ahli dan mangkirnya saksi menjadi kendala, sehingga dilakukan penjadwalan ulang.

“Kita juga melakukan audit kepatuhan yang menjadi bagian dari proses pencegahan kebakaran hutan dan lahan,” ucapnya.

Audit kepatuhan dilakukan kepada perusahaan-perusahaan yang berada di wilayah berpotensi terjadi karhutla.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s