Pemerintah Didesak Keluarkan Kebijakan Biodiesel

Kamis, 07 Agustus 2014

TEMPO.CO , Jakarta:Pemerintah semestinya membuat peraturan yang mengharuskan transportasi umum dan industri menggunakan bahan bakar nabati. Peraturan tersebut perlu dilakukan untuk menghemat anggaran subsidi bahan bakar minyak. (baca juga : Kementerian Energi Uji Coba Biodiesel 20 Persen)

Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI) M.P Tumanggor mengatakan kebijakan pemerintah untuk membatasi solar subsidi itu sudah tepat. Namun kebijakan itu dinilai belum cukup untuk menghemat subsidi BBM. “Pemerintah seharusnya membuat kebijakan strategis dengan mewajibkan penggunaan energi terbarukan seperti bioethanol, biodiesel, biomassa, serta bioethanol,” katanya ketika dihubungi Tempo, Rabu, 6 Agustus 2014. (baca juga : Usulan Asumsi Energi Dalam RAPBN 2015 Disepakati)

Penggunaan campuran bahan bakar nabati 10 persen pada solar atau disebut B10 yang sudah dilakukan pemerintah, kata Tumanggor, sebenarnya sudah mampu menghemat anggaran negara hingga US$ 4 miliar. “Padahal penggunaan minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) baru 4 juta kiloliter, kalau menjadi B20, perkiraan penghematan bisa mencapai US$ 8 miliar,” ujarnya. B20 adalah kebijakan penggunaan biodiesel 20 persen.

Selain untuk transportasi, pemerintah juga semestinya mewajibkan industri dan perusahaan negara seperti Perusahaan Listrik Negara (PLN) meningkatkan penggunaan biodiesel. Saat ini PLN baru menggunakan sekitar 6 ribu ton biodiesel.

Walaupun penggunaan B10 dinilai mampu menghemat anggaran, Tumanggor menilai ada beberapa evaluasi yang harus dilakukan. Evaluasi itu antara lain menetapkan harga keekonomian BBM. Menurut Tumanggor, pengusaha bukan pemilik kebun kelapa sawit sehingga harus mengeluarkan biaya operasi tambahan. “Jangan seperti saat ini, pemerintah berpatokan pada harga solar di Singapura, hasilnya margin untuk pengusaha tak ada,” ujar dia.

Selain itu, penggunaan B10 juga dinilai kurang menyeluruh karena para produsen mobil merasa khawatir bahan bakar tersebut dapat merusak mesin. Menanggapi hal ini Tumanggor meminta pemerintah meyakinkan produsen agar menyesuaikan kondisi mesin. “Selama ini belum ada sanksinya. Pemerintah semestinya lebih berani,” kata Tumanggor.

Pemerintah Indonesia, melalui BPH Migas, mulai Senin 4 Agustus memberlakukan pembatasan penjualan BBM jenis solar bersubsidi dengan tujuan mengendalikan konsumsi solar. Pembatasan tersebut antara lain waktu penjualan solar bersubsidi di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Bali yang dibatasi pukul 08.00 hingga 18.00 WIB.

Adapun keuntungan lain yang bisa didapatkan dengan penggunaan bahan bakar nabati adalah produksi CPO nasional yang saat ini mencapai 30 juta kilo liter per tahun bisa ditingkatkan. Dengan begitu, jumlah lahan perkebunan sawit akan bertambah serta meningkatkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

APROBI, siap memasok CPO jika penggunaan bahan bakar nabati ditingkatkan pemerintah. Menurutnya penggunaan CPO sebagai campuran bahan bakar sebenarnya bisa ditingkatkan menjadi 8 juta kilo liter per tahun. “Jumlah tersebut saya kira tak akan mengganggu persediaan CPO dalam negeri.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s