Jatam: Energi Bukan Penghasil Rente

JAKARTA, (PRLM).- Energi masih diperlakukan sebagai komoditas untuk menghasilkan rente. Energi masih diperlakukan sebagai penghasil devisa tetapi tidak untuk memenuhi kebutuhan mendesak rakyat. Tanpa perspektif yang benar soal energi, pengelolaan energinya pun pasti salah.

Hal ini dikemukakan Tim kerja Keperempuanan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Siti Maimunah dalam diskusi “Menjaga Agenda Transisi Jokowi-JK dan Kebijakan Energi yang Terpasung Kekuatan Ekonomi Politik Pemburu Rente di Galeri 6 Jalan HOS. Cokroaminoto, Menteng, Jakarta, Kamis (7/8/2014).

“Perspektif ini harus diubah karena kalau begitu, masuklah yang namanya mafia migas. Sehingga kalau pengelolanya salah, harga energi naik, urusannya tidak hanya sampai pertamina tetapi sampai rakyat kecil,” kata Siti.

Dampaknya, kerusakan lingkungan juga besar dan kisis energi luar biasa terjadi. Apalagi jika pemerintah mendatang masih tetap mengandalkan energi fosil. Pemerintah Jokowi-JK ke depan harus mengurangi penggunaan energi fosil di Indonesia.

Mengurangi energi fosil menurut Siti, akan bicara soal energi terbarukan. Dalam hal ini, pemerintah gunakan istilah energi alternatif seperti angin, panas bumi, dll yang aman dan ramah lingkungan. “Energi terbarukan ini bukan sekadar pemanis bibir. Melihat isu perubahan iklim, jika Indonesia tidak berubah, 2030 Indonesia diramalkan menghasilkan emisi karbon terbesar di dunia,” kata Siti.

Direktur Indonesia for Global Justice (IGJ), Riza Damanik melihat tantangan pemerintah ke depan di bidang energi berkaitan dengan efisiensi energi, diversifikasi energi, dan kedaulatan energi. Berkaitan dengan efisiensi energi, Riza menilai ada tiga kesalahan fatal pemerintah yaitu subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang salah sasaran.

“Moda angkutan juga keliru dalam distribusi bahan pokok di pantai utara Jawa yang hampir 80 persen menggunakan jalur darat. Tidak hanya. BBM yang hilang, tetapi sedikitnya Rp1,3 triliun per tahun juga dikeluarkan untuk memperbaiki pantura,” kata Riza.

Hal penting lainnya yang harus dilakukan menurut Riza adalah perombakan subsidi agar basisnya berdasarkan hak dan keadilan. Jika pemerintah tetap ingin membatasi, Riza mengaku setuju asal pembatasan diberlakukan pada kapal besar dan industri besar. Namun, tidak pada industri rakyat.

Jika melihat, gagasan tol laut Jokowi, Riza optimistis pemerintah ke depan bisa membalikkan defisit neraca perdagangan. Dengan menggunakan transportasi laut, secara bertahap anggaran bisa diselamatkan dan pelayanan publik juga membaik.

Dalam konteks kedaulatan, Riza mengatakan usai 20 Oktober, Jokowi masih tersandera dengan kebijakan investasi warisan pemerintahan saat ini. Hal itu menurutnya bisa jadi mengganggu kedaulatan energi. Praktik culas masih berpeluang dilakukan.

“Kabinet ke depan, selain mengurusi hal domestik juga harus punya kemampuan melakukan pembaharuan dan menghentikan kerja sama yang mengerdilkan kepentingan nasional,” katanya.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Abetnego Tarigan mengatakan, bicara energi juga bicara soal struktur kabinet Jokowi. “Kalau sekarang kabinet masih egosektoral, gemuk, lambat, dan korup. Harus ada struktur yang dimerger,” katanya.

Dengan begitu, Abetnegi berharap ke depan, struktur kabinet, penguasa, regulator, hingga implementator bukan orang-orang yang sama.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s