Daya Tawar Pemerintah terhadap Asing Lemah

Sabtu,  9 Agustus 2014

SINDONEWS. JAKARTA – Pengamat ekonomi Ichsanuddin Noorsy menilai, sejak awal proses renegosiasi dengan dua perusahaan tambang kelas kakap, yaitu PT Freeport Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggara (NNT), posisi tawar (bargaining position) pemerintah Indonesia lemah.

“Renegosiasi Freeport dan Newmont itu sesungguhnya pemerintah tidak punya daya tawar atas kebijakan yang dibangun,” ujarnya kepada Sindonews, Sabtu (9/8/2014).

Ichsanuddin mengatakan, potensi peningkatan ekspor yang dipicu oleh tuntasnya renegosiasi kontrak karya (KK) dengan Freeport, tak lantas memperbaiki posisi defisit transaksi berjalan Indonesia.

“Di tengah impor kuat, ekspor kita secara makro melambat. Namun, di saat yang sama pertumbuhan impor tinggi. Akhirnya defisit neraca berjalan, defisit anggaran juga,” jelasnya

Sebab itu, peningkatan ekspor setelah selesainya proses renegosiasi tersebut tidak lantas meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pada kuartal II/2014 ini hanya tumbuh 5,12%.

“Daya tawarnya lemah (pemerintah). Dari mulai renegosiasi saja pemerintah lemah. Apalagi dalam persoalan smelting programme. Indonesia tetap didikte untuk mengekspor barang mentah. Daya tawar pemerintah lemah,” tandasnya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s