Kemendag Pertimbangkan Tunda Berlakunya Permendag Batubara‏

Saturday, 09 August 2014

Jakarta, GATRAnews Kementerian Perdagangan mengaku tengah mempertimbangkan permintaan para pengusaha batubara untuk menunda pemberlakuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Ekspor Batubara yang rencananya diberlakukan mulai 1 September 2014.

 

“Pemerintah membuat kebijakan untuk tujuan yang baik. Perusahaan yang belum baik harus berubah. Masa transisi, itu akan kita lihat. Kalau itu menjadi alasan kuat proses untuk mendapatkan rekomendasi ekspor dan ET (Eksportir Terdaftar), itu kita lihat nanti,” kata Partogi Pangaribuan, Dirjen Daglu Kementerian Perdagangan, saat ditemui di Kantornya, Jakarta, Jumat (8/8).

 

Partogi mengungkapkan, Kementerian Perdagangan akan membicarakan permintaan para pengusaha batubara dengan Kementerian ESDM pekan depan. “Selasa atau Rabu nanti kita mau ke Pak Sukhyar (Dirjen Minerba ESDM). Kita mau sampaikan hasil dari sosialisasi kemarin, kondisinya seperti itu,” ujarnya.

 

Berdasarkan Permendag Batubara, dia menjelaskan, pengusaha harus memperoleh dokumen Eksportir Terdaftar (ET) dari Kemendag, lalu mendapat rekomendasi ekspor dari Kementerian ESDM, dan Surat Persetujuan Ekspor (SPE) dari Kemendag untuk mengekspor batubara.

 

Untuk mendapatkan ET, salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah mendapatkan penilaian Clean and Clear (C and C) dari ESDM. Syarat inilah yang banyak dikeluhkan oleh para pengusaha. Agar kegiatan ekspor batubara tidak terganggu, Partogi meminta Kementerian ESDM mempermudah birokrasi pemberian sertifikat C and C. “Tentu proses menyangkut C and C harus dipercepat. Bagaimanapun juga itu mengganggu kelancaran ekspor sementara kita butuh devisa untuk menjaga neraca perdagangan kita,” tukasnya.

 

Beleid baru ini, sambungnya, sama sekali tidak bermaksud mempersulit para eksportir batubara. Tujuan Permendag Batubara ialah mendorong para pengusaha batubara untuk memproduksi batubara dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan dan legalitas sebagaimana diamanatkan oleh UU Minerba. “Kita ingin eksportir yang handal dan bersih. Memang semua sekarang ekspor tambang harus lengkap, C and C, asal usul barangnya harus jelas, harus legal,” papar dia.

 

Bila perusahaan tambang sudah memenuhi persyaratan-persyaratan yang diminta, ET akan diberikan paling lama dalam 5 hari, bahkan Partogi berjanji bisa menerbitkannya dalam sehari. “ET tidak lama keluarnya, lima hari. Kini akan kita berkomitmen akan kita keluarkan dalam 1-2 hari di bawah pemantauan saya langsung, sepanjang persyaratan lengkap,” ucap Partogi.

 

Pihaknya yakin pemberlakuan Permendag Batubara tidak akan menjatuhkan ekspor batubara Indonesia karena perusahaan-perusahaan tambang besar yang memegang PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) sudah memenuhi kriteria C and C sehingga bisa segera memperoleh izin ekspor. “Kalau PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) sih sudah C and C karena itu perusahaan yang memiliki rencana produksi dimonitor oleh ESDM,” ungkapnya.

 

Menurutnya, hanya sebagian kecil perusahaan tambang yang masih belum C and C sehingga dipastikan tidak bisa mengekspor begitu Permendag Batubara diberlakukan. Bila ingin mengekspor, perusahaani-perusahaan itu harus melakukan pembenahan. “Selama ini kan sudah diamati, kalau ada kenakalan itu sebagian kecil perusahaan dan itu perlu kita benahi,” kata Partogi.

 

Lebih lanjut, para perusahaan tambang juga tak perlu khawatir kegiatan ekspornya akan terganggu saat aturan ini dijalankan akibat terganjal masalah royalti karena mereka tidak perlu membayar langsung royalti saat batubara dikapalkan.

 

Royalti baru disetor ke negara 30 hari setelah ekspor. “Royalti sudah tidak menjadi masalah. Mereka tidak sanggup bila royalti langsung dibayar begitu pengapalan. Kita sudah rapatkan, jadinya 30 hari setelah pengapalan,” tutupnya.

 

Sebelumnya diberitakan, Permendag Nomor 39 Tahun 2014 yang baru saja disosialisasikan hari ini oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag) menuai banyak kritik. Ungkapan kritis tersebut datang dari sejumlah perusahaan batu bara nasional seperti PT Adaro. Bahkan ada pula perusahaan pelat merah seperti PT Bukit Asam Tbk (PTBA) yang juga memberikan masukan agar Kemendag mengkaji ulang permendag ini.

 

Mayoritas pengusaha kecewa terhadap sosialisasi Permendag yang berlaku tanggal 1 September 2014 ini dilakukan sangat mendadak. Selain itu mereka juga mengeluhkan sempitnya tenggat waktu yang diberikan pemerintah agar para pengusaha mengantongi status Eksportir Terdaftar (ET).

 

“Sebetulnya bukan menolak. Tapi ditunda dikit lah. Soalnya Permendag ini kan mendadak juga, 14 Juli kan,” ungkap Lailatul, Accounting PT Penajam Prima Coal. Dirinya mengatakan batas waktu pendaftaran hingga 1 September dinilai terlalu cepat, sedangkan perusahaannya harus mengekspor batu bara pada 25 Agustus 2014 ini.

 

Meski Kemendag menjanjikan selesai dalam 5-10 hari Ia mengaku khawatir jika pengurusan ET memakan waktu yang lama. “Nah September kan sudah harus ada ET nya kan, itu yang kita bikin was-was, ya mudah-mudahan, tapi kan kita harus, Kemendag kan nggak mau terbitin ET kalo nggak ada rekomendasi dari esdm. Jadi kita ngurusnya harus ke ESDM dulu Baru Kemendag,” jelasnya.

 

Disisi lain jika batubara tidak segera diekspor pihaknya menyebutkan bahwa perusahaan terancam terkena demorage (denda). “Dendanya, USD 10.000 per satu vessel per hari,” tukas Laila.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s