Pajak Bagi Pertanian Sebabkan Petani Doyan Ekspor

Jum’at, 08 Agustus 2014

OKEZONE.COM. JAKARTA – Pajak bagi para Petani mendapat protes, karena dinilai sangat memberatkan. Pasalnya, sampai saat ini masih banyak petani di Indonesia yang hidupnya masih di bawah garis kemiskinan.

Wakil menteri perdagangan, Bayu Krisnamurti mengatakan petani seharusnya tidak dibebankan dengan pembayaran pajak. Menurutnya, dulu ada Keputusan Presiden yang membuat petani tidak perlu membayar pajak. Sayangnya, aturan tersebut telah dibatalkan.

“Kepres menyatakan produk pertanian segar tidak harus bayar PPN. Jadi hitungannya itu BKP (barang Kena Pajak). Dia tidak bayar PPN, orangnya bukan menjadi subject pertambahan nilai,” ujarnya saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (8/8/2014).

Namun, dia mengatakan ada kesalahan penggunaan PPN di lapangan. Sehingga, petani yang seharusnya masuk dalam BKP, tetap dikenakan biaya PPN.

“Ini menjadi masalah, ada industri terintegrasi (integrated industry) kebun, petani plasma, pabrik punya dia. Karena dia bukan BKP, PPN dari input yang dipake seperti pestisida, traktor, pupuk, dan lain-lain tidak bisa di kreditkan, karena BKP. Semua dari PPN, inputan dimasukkan ke dalam proses produk selanjutnya,” jelasnya.

Menurutnya, masalah ini telah dibicarakan hingga ke tingkat Mahkamah Agung, guna mencari titik permasalahan dan jalan keluarnya. Bayu memaparkan, aturan batasan pendapatan yang harus dikenakan pajak telah jelas dan seharusnya bisa dijalan dengan baik.

“Kalau dalam sawit, yaitu CPO, ini mengurangi daya saing CPO, sekitar 6 persen. Tapi ini untuk integrated industri. Diajukan review, Mahkamah Agung mencabut semuanya. akibatnya, barang itu menjadi BKP. Petaninya, bukan pengusaha kena pajak (PKP) tidak bayar PPN, dengan keputusan MA, petani tidak bayar PPN,” tambahnya.

“Batas minimum kena pajak Rp4 miliar. Batasnya Rp4,2 miliar, besar sekali. Pendapatan sampai Rp400 juta per bulan. petani tidak bayar PPN, tapi barangnya sudah kena pajak. Ada masalahnya bagi integrated industry,” tambah dia.

Ke depan, dia berharap segala sesuatu yang berhubungan dengan ekspor tidak dipermudah. Dengan demikian, para petani akan lebih memilih menjual barangnya di dalam negeri.

“Kalau dia ekspor tidak kena PPN, sedangkan dalam negeri kena PPN. Dia pasti pilih ekspor, bedanya 10 persen. Kita ingin, agar ekspor jangan difasilitasi,” tutupnya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s