Pemprov Jangan Lepas Tangan

Minggu, 10 Agustus 2014

KALTIM POST. SAMARINDA – Sikap Pemprov Kaltim yang merasa tak ada hubungannya dengan kerusakan lingkungan membuat komponen Gerakan Samarinda Menggugat (GSM) geram. Sebab, sesuai tuntutan pengadilan dalam gugatan warga negara (citizen lawsuit), Pemprov Kaltim yang juga merupakan pihak tergugat, dan harus menjalankan hasil putusan Pengadilan Negeri (PN) Samarinda tersebut.
Aktivis Jatam Kaltim Kahar Al Bahri menyebut putusan yang dikeluarkan PN Samarinda bersifat mengikat, baik Pemkot Samarinda maupun Pemprov Kaltim. Meskipun pemprov telah mengirim edaran surat bernomor 180/1375-HK/2013 perihal audit izin pertambangan, kehutanan, dan perkebunan kepada seluruh wali kota/bupati se-Kaltim untuk mengaudit dan menyampaikan hasil evaluasi namun soal kerusakan lingkungan Pemprov Kaltim juga punya peran. “Laporan evaluasi tersebut, sama sekali tidak ada tindak lanjutnya. Sehingga dampak kerusakan lingkungan makin parah,” sebutnya.
Pria yang akrab disapa Ocha mengatakan, Pemprov Kaltim harus bertanggung jawab menjalankan putusan dari PN Samarinda untuk membenahi dan mengevaluasi kebijakan di bidang pertambangan. Karena telah merugikan warga Samarinda yang mengakibatkan kerusakan lingkungan berujung bencana dan korban jiwa. “Keputusan itu mengikat semua pihak,” sebutnya.
Menanggapi soal banding yang dilakukan Pemkot Samarinda, Direktur Pokja 30 Carolus Tuah tidak menjadi masalah. Hal tersebut wajar dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan dalam suatu persidangan. “Sah-sah saja,” singkatnya.
Berkaitan dengan kesiapan GSM, Tuah menyebut dalam waktu dekat akan berkumpul dan membahas memori banding yang diajukan Pemkot Samarinda ke Pengadilan Tinggi (PT) Kaltim. “Kami siap menghadapi banding tersebut,” sebutnya.
Selain itu dalam pengawasan pun pemerintah nyatanya tak sepenuhnya menjalankan pengawasan terhadap perusahaan yang mendapat peringatan. Disebutkan pihak GSM pernah mendapati perusahaan tambang masih beroperasi padahal IUP-nya sudah dicabut karena lalai dalam pengelolaan lingkungan. “Peringatan atau pencabutan hanya diatas kertas. Nyatanya perusahaan masih berjalan,” tegasnya.
Seperti diwartakan, setelah kalah dalam sidang citizen lawsuit yang diajukan GSM di Pengadilan Negeri (PN) Samarinda, Pemkot Samarinda mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Kaltim, Jumat (25/7). Hal ini disampaikan Asran Yunisran, staf bagian hukum Setkot Samarinda.

Sementara itu, Kepala Biro Hukum, Setprov Kaltim, Suroto mengatakan amar putusan yang dibacakan majelis hakim tak jelas ditujukan kepada siapa. “Dalam gugatan masing-masing pihak dirinci kesalahannya. Tapi dalam putusan tidak ada disebutkan kewajiban masing-masing (tiga pihak) tergugat. Sifatnya global,” ucap dia. Lagi pula, isi gugatan yang dituduhkan kepada pihaknya, semua telah gugur.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s