Kesepakatan Renegosiasi PKP2B Bisa Jadi Syarat Dapatkan Rekomendasi ET

 Senin, 11 Agustus 2014

BERITA SATU. Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengapresiasi masukan dari Indonesian Resources Studies (IRESS) terkait klausul persyaratan penerbitan rekomendasi Eksportir Terdaftar (ET) bagi pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

“Persyaratan rekomendasi ET masih kami matangkan. Usulan IRESS akan kami pertimbangkan,” kata Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, R. Sukhyar di Jakarta, Senin (11/08).

Sukhyar menuturkan rekomendasi ET nantinya akan tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara. Beleid ini rencananya bakal terbit dalam waktu dekat. Persyaratan itu berlaku untuk perusahaan pemegang PKP2B dan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP). “Setelah ini terbit, kami segera lakukan sosialisasi,” ujarnya.

Direktur Eksekutif IRESS Marwan Batubara, sebelumnya mengatakan mendukung langkah pemerintah dalam rangka pengendalian ekspor batubara melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/7/2014 tentang ketentuan ekspor batubara dan produk batubara. Peraturan ini bisa sebagai instrumen untuk menyelesaikan renegosiasi PKP2B.

“Harus ada equal treatment (perlakuan yang sama) antara KK dan PKP2B. Kami ingin pemerintah gunakan berbagai instrumen dan cara pelaksanaan agar amanat UU Minerba bisa segera diwujudkan,” ujarnya.

Marwan menuturkan ketentuan Permendag menyebutkan adanya peran Kementerian ESDM dalam menerbitkan rekomendasi ET batubara. Hendaknya peran tersebut bisa dimanfaatkan ESDM untuk menyelesaikan renegosiasi dengan PKP2B. Pasalnya hal ini telah diterapkan pemerintah dalam menyelesaikan renegosiasi dengan PT Freeport Indonesia. Pemerintah memberikan izin ekspor bagi Freeport setelah tercapainya kesepakatan renegosiasi kontrak karya. “Ini cara serius yang diambil pemerintah agar kontraktor pertambangan tunduk ke ketentuan UU,” jelasnya.

Berdasarkan catatan, terdapat 107 perusahaan pemegang KK dan PKP2B. 40 perusahaan diantaranya telah menyelesaikan renegosiasi dan sepakat dengan pemerintah. Dari 40 perusahaan tersebut, sebanyak tujuh merupakan KK dan 33 perusahaan PKP2B. Pemerintah menargetkan kesepakatan renegosiasi selesai sebelum Oktober mendatang.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s