BP REDD+ dan UR Komit Tingkatkan Pengelolaan Hutan dan Lahan Berkelanjutan

Sabtu, 16 Agustus 2014

Riauterkini-PEKANBARU- Badan Pengelola REDD+ (Reducing Emmission from Deforestation and Forest Degradation/Penurunan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan) bekerjasama dengan Universitas Riau menggelar seminar untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan dan pembelajaran. Sebagai aksi nyata dilingkungan civitas akademika tingkatkan pengelolaan hutan dan lahan berkelanjutan.

Kegiatan yang digelar Jum’at (15/8/14) di kampus Unri tersebut menurut Verena Puspawardani, Tim Komunikasi Publik Badan Pengelola REDD+ melalui siaran persnya Sabtu (16/8/14) memiliki target untuk menumbuhkan kesadaran pentingnya pengelolaan hutan dan lahan yang berkesinambungan di Provinsi Riau sehingga mampu berkontribusi nyata dalam penerapan operasional program REDD+ di Indonesia.

Sementara itu, Dr. Rijal Idrus, Asisten Deputi Operasional, Badan Pengelola REDD+ menyebutkan, dengan fenomena kebakaran hutan dan lahan yang cenderung semakin meningkat di Provinsi Riau, masyarakat tidak hanya akan terkena dampak buruk dari penurunan kualitas udara, tapi juga gangguan terhadap berbagai aktivitas dan hubungan baik dengan negara tetangga.

“Pada pertengahan tahun 2014, Wakil Presiden Budiono menginstruksikan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kehutanan, Pertanian, Lingkungan Hidup, Dalam Negeri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Badan Pengelola REDD+ untuk bekerja sama melakukan pencegahan dan mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan, terutama sejak kejadian yang cukup masif pada tahun 2013 lalu dan 2014 ini,” jelas Dr. Rijal Idrus.

Peningkatan peran sivitas akademika salah satu poin penting yang terdapat dalam Strategi dan Rencana Aksi Propinsi – Implementasi REDD+ untuk Riau.

“Pemberdayaan dan pembelajaran akan menumbuhkan kesadaran pentingnya pengelolaan hutan dan lahan yang berkelanjutan. Strategi ini dirumuskan melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik yang memiliki komitmen mengembangkan dan menginternalisasi nilai lingkungan di masyarakat. Segala kebijakan yang ada di level nasional akan lebih efektif bila juga diterapkan di tingkat tapak, baik propinsi maupun di lapangan,” tambah Rijal Idrus.

Ditempat yang sama, dihadapan para Dosen Ppembimbing lapangan yang akan memfasilitasi KKN, Rektor Universitas Riau, Prof. Dr. Ir. Aras Mulyadi, DEA, mengharapkan dapat berperan sebagai agen perubahan yang memiliki peran strategis untuk terlibat dalam program implementasi REDD+ di masyarakat.

“Kerja sama antara BP REDD+ dan BNPB akan membantu proses penyelesaian permasalahan kebakaran hutan dan lahan, salah satunya melalui Pusat Studi Bencana Universitas Riau,” sebut Aras.

Program pengendalian kebakaran hutan dan lahan dilaksanakan di tujuh kabupaten lokasi KKN, Kabupaten Bengkalis, Siak, Rokan Hilir, Pelalawan, Kepulauan Meranti, Indragiri Hilir, dan Kota Dumai.

Para mahasiswa ini akan mengadakan kegiatan penyadartahuan di tingkat desa dan wajib melaporkan kegiatan tersebut agar dapat dimonitor dan dievaluasi prosesnya. Berdasarkan laporan tersebut diharapkan terdapat masukan terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan kejadian kebakaran hutan dan lahan, seperti salah satunya adalah penelitian peningkatan permukaan air di kawasan lahan gambut.

Tentang Badan Pengelola REDD+

Indonesia berkomitmen secara sukarela untuk mengurangi emisi gas rumah kaca pada tahun 2020 sebesar 26% atau sampai dengan 41% dengan bantuan internasional. Sebagai bagian dari perwujudan komitmen ini, Pemerintah Republik Indonesia membentuk Badan Pengelola REDD+ yang dikukuhkan oleh Presiden pada tanggal 31 Agustus 2013 melalui Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2013.

Program REDD+ di Indonesia (Reducing Emmission from Deforestation and Forest Degradation / Reduksi Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan) merupakan mitigasi perubahan iklim di sektor hutan dan gambut, melalui kerjasama dengan semua pemangku kepentingan, terutama masyarakat yang dianggap sebagai pelestari aset alam bangsa.

Badan Pengelola REDD+ mengemban tugas untuk membantu Presiden dalam melaksanakan tugas koordinasi, sinkronisasi, perencanaan, fasilitasi, pengelolaan, pemantauan, pengawasan serta pengendalian REDD+ di Indonesia.

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pengelola REDD+ menyelenggarakan fungsi-fungsi antara lain; 1) menyusun dan mengembangkan strategi nasional REDD+ untuk melaksanakan REDD+ di Indonesia; 2) menyusun dan mengembangkan kerangka pengaman REDD+ di bidang sosial, lingkungan dan pendanaan; 3) melakukan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan REDD+ serta pengarusutamaan REDD+ dalam pembangunan nasional; 4) pengelolaan bantuan dana maupun bantuan lain yang sah terkait REDD+ sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 5) menyiapkan rekomendasi dalam menentukan posisi Indonesia terkait REDD+ dalam forum internasional dan 6) koordinasi penegakan hukum terkait pelaksanaan program, proyek dan/atau kegiatan REDD+.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s