Gubernur Sebut Tanggung Jawab Bupati

Senin, 18 Agustus 2014

KALTIM POST. SAMARINDA – Pada awal menjabat sebagai gubernur Kaltim 2008 silam, Awang Faroek Ishak kerap menegaskan penggantian lahan persawahan yang dijadikan tambang. Perusahaan pertambangan batu bara, pinta gubernur, mesti mengganti lahan pertanian dua kali lipat.
Enam tahun berlalu, Gubernur menyebutkan telah menyerahkan kewenangan itu kepada bupati atau wali kota. “Pelaksanaan kebijakan ada di tangan bupati dan wali kota,” tutur Faroek yang kini memasuki periode kedua sebagai orang nomor satu di Kaltim.
Meski demikian, dia menegaskan bahwa Pemprov Kaltim telah berupaya mengawasi agar daerah yang menjadi lumbung padi tidak terpinggirkan akibat aktivitas tambang. Dikatakan, upaya yang telah diambil adalah memoratorium dan mengawasi tambang batu bara.
“Saya sudah layangkan moratorium (penghentian sementara) izin tambang. Eksekusi ada di wali kota dan bupati. Kalau terbukti menambang tidak sesuai ketentuan, sudah seharusnya izin dicabut,” terangnya ketika ditemui di GOR Madya Sempaja, kemarin (17/8).
“Saya minta agar kepala daerah (bupati dan wali kota) yang menertibkan. Saya tidak akan mencabut moratorium sebelum ada penertiban,” katanya.
Dalam laporan khusus Kaltim Post edisi 17 Agustus kemarin, Tenggarong Seberang menjadi kecamatan yang terjajah tambang. Dengan 80 persen wilayah kecamatan masuk izin usaha pertambangan, sawah di Tenggarong Seberang yang merupakan lumbung padi Kaltim tergerus hebat.
Lebih parah lagi di Desa Mulawarman. Wilayah yang didiami transmigran sejak 1983 ini nyaris kehilangan seluruh sawah karena aktivitas tambang. Jika pada 2000, kebun padi mencapai seribu hektare, kini tak sampai 50 hektare. Mirisnya, sebagian besar penduduk meminta dipindahkan dari desa. Mereka menganggap tak ada lagi kehidupan setelah lahan sawah dibeli perusahaan pertambangan.
Bupati Kukar Rita Widyasari telah menegaskan, sudah mengeluarkan peraturan bupati yang mengatur penggantian sawah yang hilang karena pertambangan batu bara. Sama seperti wacana gubernur, perbup mengharuskan perusahaan mengganti dua kali lipat sawah.
Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim Merah Johansyah Ismail mengatakan, Pemprov Kaltim harus turun tangan mengatasi ekspansi tambang di Tenggarong Seberang. Bagaimanapun, kata dia, kecamatan ini menjadi produsen padi terbesar di Kaltim bersama Kecamatan Babulu di Penajam Paser Utara.
“Areal sawah yang hilang di Tenggarong Seberang bisa menjadi catatan bahwa pemerintah masih protambang, bukan propangan. Padahal, posisi Tenggarong Seberang dalam politik ketahanan pangan Kaltim begitu penting,” jelasnya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s