Target Penerimaan Negara Terancam Kampanye Hitam

Minggu, 17 Agustus 2014

BERITA SATU. Jakarta – Target pemerintah menaikkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 338,0 triliun khususnya dari sumber daya alam (SDA) melalui upaya pencapaian target produksi, transparansi pengelolaan, dan efisiensi produksi pada tahun 2015 sulit direalisasikan karena masih ada hambatan laten lain berupa kampanye hitam (black campaign) lembaga swadaya masyarakat (LSM) asing seperti Greenpeace.

Hal itu dikemukakan Wakil Ketua Komisi IV Firman Subagyo menanggapi pidato keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang APBN 2015 di Jakarta, MInggu (17/8/2014).

Menurut Firman, tanpa disadari kampanye hitam Greenpeace telah menjadi ancaman serius di banyak negara berkembang termasuk Indonesia untuk meningkatkan pendapatannya. Bahkan laporan terbaru intelejen India menyebutkan Greenpeace sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk penurunan dua hingga tiga persen Produk Domestik Bruto (PDB) India.

Laporan ini juga menyebutkan Greenpeace yang tersohor dengan propaganda palsu dan informasi menyesatkan dengan memanfaatkan pengaruh media telah menjadi ancaman serius terhadap keamanan dan ekonomi nasional India.

“Hal ini yang harus dibenahi pemerintah terpilih mendatang. Masalah terbesar industri bukan hanya faktor produksi, tetapi upaya dunia luar untuk mengganjal industri sumber daya alam Indonesia agar tidak kompetitif dengan memanfaatkan LSM asing seperti Greenpeace,” kata Firman.

Karena itu, menurut Firman, pemerintah terpilih mendatang harus tanggap untuk melakukan penegakkan hukum. Kampanye hitam Greenpeace selama ini banyak menghambat upaya menyejahterakan rakyat melalui investasi yang lestari.

Firman mengharapkan, pemerintahan mendatang tidak memberikan karpet merah bagi Greempeace. Sikap tidak tegas selama ini, telah menempatkan perekonomian Indonesia sebagai sasaran tembak Greenpeace sehingga upaya pemerintah memacu industri hulu dan hilir berbasis sumber daya alam pun terganggu. Belum lagi kampanye hitam yang membuat Pemerintah Indonesia seperti penjahat lingkungan karena mengizinkan investasi di kawasan hutan produksi yang sebenarnya dibenarkan menurut regulasi Indonesia.

Menurut Firman, berbagai upaya positif pemerintah seperti melindungi sumber daya hutan, mengembangkan program pembangunan rendah karbon untuk memastikan pembangunan berkelanjutan tidak pernah menjadi sorotan dunia akibat gencarnya kampanye hitam Greenpeace.

“Padahal pemerintah dan industri di Indonesia berkomitmen untuk terus berjuang melindungi lingkungan.” kata Firman.

Kepentingan Asing
Menurut Firman, dalam aktivitasnya Greenpeace banyak menyalahi peraturan dan mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) karena tujuannya kerap ditumpangi kepentingan asing.

“Indonesia negara yang berdaulat tidak seharusnya bisa diintervensi dari luar termasuk intervensi LSM asing. Greenpeace dan WWF yang dibiayai lembaga internasional bisa saja beroperasi secara sengaja hanya untuk kepentingan asing,” ujar dia.

Firman mengatakan, kegiatan LSM sudah diatur dalam Undang-undang No 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan atau Ormas. Kegiatan, izin dan aktivitasnya harus mengikuti undang-undang tersebut. Firman mengemukakan LSM asing tidak bisa seenaknya mengangkat isu lingkungan dan lainnya hanya untuk kepentingan asing dan kepentingan tertentu yang nantinya justru merusak ekonomi Indonesia.

Menurut Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM) Mohammad Maksum Machfoedz, kampanye Greenpeace, WWF, dan lainnya mutlak harus berdasarkan dokumentasi dan jaminan akademik. Hal itu tidak hanya berlaku bagi kritik LSM asing, tetapi juga bagi jaringan kritik dalam negeri. Jika dalam kampanye atau publikasi yang mereka sampaikan ada kerusakan dan kemunduran lingkungan hidup di Indonesia, harus ada jaminan atau solusi perbaikan.

“Bicara lingkungan hidup spektrumnya harus diperluas dalam kawasan dan waktu yang lebih luas. kajian AMDAL (analisis dampak lingkungan) tidak bisa main-main. Ini jaminan untuk lingkungan hidup dalam kegiatan sawit, HTI, tambang, dan apapun,” kata dia.

Maksum mengatakan, ke depan, pemerintah baru dan pelaku usaha di setiap langkah pembangunan harus memiliki landasan akademik, sebagai bukti mereka economically feasible, socially acceptable, dan environmentally sound. Perspektif itu harus mendukung secara akademik, mudah disiapkan atau dapat dibangun teknologinya. Upaya tersebut juga dimaksudkan untuk memproteksi sektor strategis dalam negeri dari gangguan pihak luar.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s