GAPKI Tolak Pembatasan Modal Asing

Kamis, 11 September 2014

BERITA SATU. Jakarta – Saat ini Komisi IV DPR-RI sedang melakukan pembahasan terkait RUU Perkebunan. Diharapkan pada 29 September sudah bisa disahkan menjadi UU. Namun ada draft RUU yang ditolak oleh para pengusaha perkebunan khususnya Kelapa Sawit.

Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Fadil Hasan mengatakan draft yang ditolak adalah rencana pembatasan kepemilikan modal dari asing pada perusahaan perkebunan sebesar 30 persen. Nantinya perusahaan-perusahaan itu diberikan waktu selama 5 tahun untuk menyesesuaikan.

“Saya kira ini harus dipertimbangkan masak-masak. Perekomonian kita secara keseluruhan masih membutuhkan investasi baik asing ataupun dalam negeri,” ujar Fadil di kantor Kadin, Jakarta, Rabu (10/9).

Ia meminta jangan sampai adanya aturan tersebut membuat investasi di sawit menjadi berkurang sehingga investor tidak mau masuk. Lalu harus dipikirkan efiseiensinya, Fadil mengatakan skala pengusahaan sawit penting karena nantinya persaingan akan semakin ketat. Baik di dalam negeri yaitu antar industri dan di luar negeri antara negara. Terlebih, Afrika mulai membuka lahannya untuk sawit dan Brasil mulai masuk usaha sawit.

“Jangan sampai ada pembatasan ini, investor malah lari ke Brasil atau negara lain. Nah jangan sampai ada keguncangan akibat peraturan itu dan menimbulkan ketidakpastian usaha,” ucap dia.

Fadil mengungkapkan usulan pihaknya adalah kalau ada pembatasan maka itu lebih baik diatur dalam peraturan pemerintah dan bukan UU. Menurut dia, UU cukup menyatakan pemilikan asing akan dibatasi peraturan lebih lanjut diatur dalam PP, seperti yang sekarang berlaku di daftar negatif investasi.

“Pak presiden sudah menyatakan ketidaksetujan terhadap pembatasan pemilikan asing,” ucap dia.

Ia berharap mudah-mudahan dengan adanya desakan aspirasi penolakan dari swasta, DPR dan pemerintah betul-betil mempertimbangkan aturan itu. Fadil merasa yakin aturan pembatasan modal asing tidak akan dimasukkan ke dalam UU perkebunan.

Wakil Ketua Komisi IV DPR, Herman Khaeron menjelaskan revisi UU Perkebunan merupakan usul inisiatif DPR. Tujuannya untuk memberikan perlindungan terhadap kawasan kita. “Draft inisiatif tersebut kita batasi 30 persen, kawasan yang sudah berizin diberikan waktu penyesuaian 5 tahun,” ujar Herman.

Ia mengatakan pihaknya juga menggeser PP pemanfaatan lahan terlantar, supaya ada komitmen yang kuat dari pelaku usaha sehingga dibatasi. Misalnya tiga tahun terpakai 50 persen, enam tahun bisa menyelesaikan 80 persen, 10 tahun seluruh HGUnya bisa dijadikan kawasan perkebunan

Herman mengatakan yang terjadi sekarang malah sebaliknya, para pengusaha rata-rata menempatkan 60 persen lahan untuk digunakan dan status 40 persennya untuk dicadangkan. Namun itu membuat perkebunan tidak produktif, di sisi lain telah dilepas dari kehutanan atau sudah dibeli masyarakat.

“Ini yang saya kira akan memberikan kepastian usaha, ini yang menjadi satu upaya untuk memberikan revisi itu, agar bisa juga menikmati perkebunan itu,” ucap dia.

Terkait penolakan GAPKI terhadap aturan pembatasan modal asing sebesar 30 persen, Herman melihatnya sebagai suatu masukan. Ia mengatakan Komisi IV seperti penjahit yang menjahit semua bahan atau usulan tidak hanya dari anggota panja tetapi juga dari stakeholder. Herman menjamin masukan itu tentunya akan dipertimbangkan untuk bisa mengamodir seluruh kepentingan.

“Mengapa 30 persen? Itu sebagai acuan dan mayoritas 70 persen kepemilikan dalam negeri. Sehingga selebihnya ini menjadi penguasaan dalam negeri,” ujar Herman.

Apakah tidak takut UU Perkebunan ini akan digugat ke MK sama setelah UU Hortikultura, Herman mengatakan ini tentu sebagai catatan pihaknya dalam membuat UU Perkebunan menjadi lebih baik.

Terkait soal mekanisme pengalihan saham itu, Herman mengatakan itu terserah pemerintah, Bila nanti terjadi dinamika permasalahan, ia mengaku pihaknya akan mencoba mencari skema yang tepat.

“Misalnya dengan merujuk ke pp, mungkin bisa saja pembatasannya 60 persen, ini yang akan dicoba didiskusikan. Saya tidak bisa men-declare karena saya hanya sebagai penjahit,” ujar dia.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s