Penyerapan Anggaran Dipengaruhi Masalah Sosial Politik

Tuesday, 16 September 2014

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wakil Presiden Republik Indonesia (RI) Boediono mengatakan masalah penyerapan anggaran bukan hanya masalah teknis. Menurut dia, masalah ini terkait dengan problem sosial dan politik.

“Sehingga ada ketidakcocokan antara apa yang disampaikan di atas kertas dan apa yang terealisasi di lapangan,” kata Boediono saat menyampaikan sambutan dalam Rapat Pembekalan Instrumen Tata Kelola Keuangan Serta Inisiatif Perbaikan Tata Kelola Hutan dan Lahan Menuju Pembangunan Berkelanjutan dan Berkeadilan, Senin (15/9) di Jakarta.

Oleh karena itu, kata Boediono, diperlukan langkah konkrit di lapangan untuk mengatasi masalah tersebut, misalnya usulan mekanisme PPH.

Rapat ini diselenggarakan oleh Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP) selama dua hari, yaitu Senin-Selasa, 15-16 September 2014. Acara ini dihadiri oleh kepala-kepala daerah seluruh provinsi, kabupaten dan kota di Indonesia, serta jajaran eselon satu kementerian dan lembaga terkait.

Dalam pertemuan ini, para peserta mendapatkan pembekalan mengenai berbagai perspektif tata kelola pemerintahan bidang tata kelola keuangan dan inisiatif perbaikan tata kelola hutan dan lahan. Selain itu diberikan pula paparan mengenai kaitan antara tata kelola keuangan dan tata kelola hutan dan lahan dari Lemhanas, BIG, Kemendagri, KPK dan BP REDD+.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s