RUU Perkebunan: DPR Perlunak Pembatasan Kepemilikan

Senin, 15 September 2014

BERITA SATU. Jakarta – Pembahasan RUU Perkebunan terus dilakukan oleh Komisi IV DPR RI. Bila sebelumnya dalam draft ada rencana pembatasan kepemilikan modal dari asing pada perusahaan perkebunan sebesar 30 persen, kini, hal itu diperlunak.

Wakil Ketua Komisi IV Herman Khaeron mengatakan draft soal pembatasan itu tetap dicantumkan dan dalam tahap pembicaraan dengan Kementerian Pertanian (Kementan). Namun bedanya, sifat yang membatasi itu tidak dicantumkan dalam angka di Undang-Undang.

“Karena ini UU bahwa pembatasan ini adalah afirmatif legislasi, nanti kuantitas angka diserahkan kepada peraturan pemerintah (PP). Ini sama dengan UU investasi yang tidak membatasi secara kuantitatif tetapi diserahkan ke PP,” ujar Herman usai rapat kerja Komisi IV dengan Kementrian Pertanian (Kementan) di DPR, Jakarta, Senin (15/9).

Ia mengatakan perubahan itu dilatari fakta bahwa perkebunan tidak bisa dikategorikan satu kategori saja tetapi banyak dan harus jadi perhatian. Sehingga dalam penetapan, UU itu sifatnya hanya pendelgasian saja.

Selain itu perubahan tersebut juga berasal dari hasil pembahasan informal dengan Menteri Pertanian Suswono secara kuantitasi namun direkomendasikan lewat akta dan pendelegasian.

Herman meminta pengusaha jangan khawatir terhadap RUU perkebunan sebab pihaknya mendengar juga mendalami setiap pendapat dan membahas ke pemerintah.

Ia sadar perkebunan ini penyumbang terbesar devisa. Oleh karena itu, Komisi IV berpikir lebih jauh soal pembatasan dan tidak jadi dicantumkan dalam pembahasan uu dan didelgeasikan ke permen.

“Biar nanti pemerintah yang mendelgasikan per komoditas per sektor dan besarannya berapa. Ini wacana,” ujar Herman.

Soal berapa besaran jumlah pembatasan tersebut dalam PP, Herman mengatakan nanti akan dibuat panja lagi dengan pemerintah. Lalu akan melakukan public hearing dengan PTN.

Politisi Partai Demokrat ini menerangkan pada waktu pembahasan pihaknya juga menggandeng Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI).

Herman menerangkan yang diatur dalam draft RUU perkebunan antara lain penyampaian data dan informasi yang belum diatur dalam UU. perkebunan. Lalu masalah pembatasan, kewajiban pengelolaan minimal plasma dan inti berkaitan kewenangan.

“Belum lagi usulan soal integrasi antara ternak dan sawit sehingga nanti ada pasal turunannya,” ujar dia.

Herman mengatakan soal izin perkebunan di daerah memang secara prinsip merupakan kewenangan di daerah. “Namun bila bicara dampak ada kaitannya dengan pemerintah pusat karena sektor perkebunan kan luas,” kata dia.

Herman mengatakan yang menjadi sorotan pihaknya adalah izin tumpang tindih yang selalu berganti selaras dengan pergantian pimpinan daerah. Maka dari itu pihaknya ingin hal itu diganti. Sehingga ke depan, izin itu dikeluarkan pemerintah pusat melalui Kementan. Hal itu untuk memberikan legalitas yang jelas termasuk sistem perencanaan.

Pria berkumis ini menjelaskan tidak bisa menggunakan sistem parsial dimana dibangun kebun tanpa ada blue print mengerucut pada perencanaan nasional.

“Perlu ada blue print berapa hektar untuk perkebunan sawit. Sehingga ke depan pemda secara inline mengikuti perencanaan daerah dan pusat,” kata dia.

Menurut Herma kalau perkebunan menjadi backbone harus ada kepastian apa yang menjadi kepentingan nasional. Pengusaha perkebunan wajib menggunakan bibit pupuk lokal di mana selama ini tidak ada aturan. Kalaupun ada permentan dan itu dinilai lemah.
“Harus ada kepastian bagaimana perlakuan kepada perkebunan. Bagi para pengaju izin baru harus clean clear soal kelayatan. Hutan kepastian usaha tidak ada tumpang tindih yang ditarik ke pusat ada rekomendasinya dari pusat. Tapi tetap berjalan sesuai yang ada saat ini,” pungkas Herman.

Dirjen Perkebunan Kementan Gamal Nasir mengatakan pihaknya akan membahas soal besaran pembatasan kepemilikan asing di bidang perkebunan yang akan dicantumkan dalam PP.

“Lazimnya tidak ada angka nominal. Nanti kita liat pembatasannya bagaimana. Saya khawatir investasi asing tidak mau ke hilir. Ini UU ke semua komoditas. Nanti kita aturlah karena ini industri rakyat semuanya kecuali sawit,” ujar dia.

Gamal mengatakan nanti ada pembedaan kecuali sawit. Ia mengaku masih melihat situasinya.

Ia mengatakan tidak elok negara sudah mengundang asing untuk berinvestasi di perkebunan terutama sawit dan petani menikmatinya namun tiba-tiba dibatasi kepemilikannya.

“Kalau dia tidak mau kan nanti industri dalam negeri tidak berjalan. Asing maunya mayoritas. Ini kondisional dan belum dibahas kepada stake holder,” ucap Gamal.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s