Wapres: Peta Wilayah Baru Tidak Memenuhi Kaidah Kartografi

Senin, 15 September 2014

BERITA SATU. Jakarta – Wakil Presiden (Wapres) Boediono mengatakan, keseluruhan peta lampiran Undang-Undang (UU) pembentukan wilayah baru tidak memenuhi kaidah kartografi (pembuatan peta).

Padahal percepatan penetapan batas wilayah administratif menjadi prasyarat pertumbuhan ekonomi, tata kelola pemerintahan, dan tata kelola anggaran di suatu daerah. Sebab, tanpa penetapan batas wilayah definitif dapat memicu terjadinya konflik atas hutan dan lahan.

“Apalagi bila peta yang menjadi rujukan tidak sesuai dengan kaidah kartografi. Koordinatnya pun tidak jelas sehingga memperburuk kondisi tata kelola hutan dan lahan. Ini tentu berdampak pada ekonomi,” kata Wapres saat berpidato pada pembukaan Rapat Pembekalan Instrumen Tata Kelola Keuangan dan Inisiatif Perbaikan Tata Kelola Hutan dan Lahan di Jakarta, Senin (15/9).

Hadir pada kesempatan itu Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Koentoro Mangkusubroto, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Mardiasmo, dan Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati.

Wapres menyatakan, sejak dimulainya era Reformasi 1999, pemekaran wilayah di berbagai daerah di Tanah Air terus berlangsung seiring bergulirnya Otonomi Daerah (Otda). Akibatnya, usaha percepatan penetapan batas wilayah semakin sulit dilakukan. Dia menyebutkan, sejak 1999 hingga akhir 2013, di Republik Indonesia telah terbentuk sebanyak delapan provinsi baru, 175 kabupaten baru, dan 34 kota baru.

Mengutip hasil Tim Evaluasi Percepatan Penyerapan Anggaran (TEPPA), Wapres mengungkapkan bahwa kejelasan batas wilayah menjadi salah satu potensi yang dapat mendorong peningkatan pendapatan suatu daerah. “Kalau ada kejelasan batas wilayah, maka kepastian berusaha menjadi jelas pula. Tapi, yang ada sekarang adalah berdasarkan Permendagri Batas Wilayah, batas wilayah administrasi hanya kurang dari 30 persen yang telah bersifat tetap atau definitif,” katanya.

Sementara itu, Kepala UKP4 Kuntoro Mangkusubroto mengatakan berdasarkan hasil evaluasi dan monitoring TEPPA mengenai Penetapan APBD 2014 di 34 provinsi, terdapat tujuh daerah yang terlambat menetapkan APBD, antara lain Sumatera Utara, Papua, dan Riau. Padahal, peraturan daerah (Perda) APBD harus terbit selambat-lambatnya, pada 31 Desember 2013. “Hanya ada dua provinsi yang menetapkan lebih cepat dari 15 Desember 2013. Provinsi Kalimantan Tengah dan Jawa Timur yang perlu di apresiasi,” kata dia.

Berdasarkan temuan TEPPA, kata Kuntoro, hingga Agustus 2014, sebanyak 12 kabupaten/kota tidak menyampaikan perda APBD kepada Kementerian Dalam Negeri. Secara rata-rata nasional realisasi anggaran belanja 86 institusi pemerintah, pada Semester-1 Tahun 2014 adalah sebesar 28%.

Di sisi lain, terjadi deviasi antara rencana target dan realisasi aktual, di mana pada Semester-1 Tahun 2013 senilai 8% turun menjadi 1% pada Semester-1 Tahun 2014. “Ada perbaikan kinerja meski hanya 1%,” kata Kuntoro.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s