Sebagian Hutan Lindung Diusulkan Enclave

Rabu, 17 September 2014

KALTIM POST. BONTANG – Tahun ini luas hutan lindung Kota Taman diprediksi berkurang dari luas awal yang mencapai 5.570 hektare. Sebab Pemerintah Kota (Pemkot) mengaku telah mengajukan usulan pembebasan lahan atau enclave ke Kementerian Kehutanan (Kemenhut) belum lama ini. Hal itu akan tertuang dalam penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang diprediksi rampung akhir tahun ini.
Sayangnya, Robi Andi Lolo, Kepala Seksi (Kasi) Kehutanan dan Perkebunan Dinas Perikanan, Kelautan, dan Pertanian (DPKP) Bontang, belum membeber detail perihal usulan enclave tersebut. Lantaran merasa di luar kewenangan.
“Mengenai berapa luas atau minimal lokasi pasti yang diusulkan, kami tidak bisa beberkan. Karena itu sudah di luar kewenangan kami menjelaskan. Silakan tanya langsung ke Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Red),” jelasnya kemarin (16/9).
Namun demikian, Robi mengakui, ada pertimbangan-pertimbangan khusus yang dilakukan pemerintah dalam mengusulkan enclave tersebut. Di antaranya, lokasi yang sudah dianggap tidak layak disebut kawasan hutan lindung. Alasannya, karena sudah dihuni oleh penduduk, lembaga pendidikan, hingga kantor-kantor pemerintahan.
“Memang ada pertimbangan khusus saat akan mengusulkan itu. Tapi salah satunya yang saya tahu, adalah wilayah yang sudah banyak dihuni rumah penduduk. Tapi perlu dipahami, bahwa Pemkot sebatas mengusulkan, sementara realisasi tetap di pusat (Kemenhut, Red),” tegasnya.
Menurut Robi, hutan lindung Bontang memiliki luas mencapai 5.570 hektare. Dengan adanya usulan enclave ini, maka dipastikan, akan mengalami pengurangan beberapa hektare lagi.
Selain paling sempit, hutan lindung Bontang juga terbagi di beberapa wilayah Kaltim. Di antaranya, Kutim, dan Kutai Kartanegara (Kukar). Sementara, dari sejumlah kabupaten atau kota pemilik hutan lindung di Kaltim, Bontang adalah satu-satunya wilayah pemilik hutan lindung yang bersentuhan langsung dengan kawasan permukiman warga.
“Bontang itu, selain paling sempit kawasan hutan lindungnya, juga satu-satunya yang bersentuhan langsung dengan kawasan pemukiman warga. Jadi memang rawan klaim. Berbeda dengan Kutim atau Kukar. Mereka rata-rata ada di wilayah pelosok,” beber dia.
Mengenai penetapan tapal batas wilayah, lanjut Robi, diprediksi rampung pada tahun ini. Namun demikian dia belum bisa memastikan detail waktunya. Sebab, pihaknya tidak bisa melakukan intervensi terhadap tim Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH). Sebagai pihak mewakili Kemenhut Republik Indonesia (RI) tingkat Provinsi.
Sejak pekan lalu, kata dia, tim BPKH tengah dalam proses sosialisasi ke sejumlah daerah tentang rencana penetapan tapal batas wilayah hutan lindung tersebut. Kabarnya, saat ini tim sedang berada di wilayah Kutim.
“Saat ini tim BPKH sedang di Sangatta. Mereka sudah melakukan sosialisasi sejak minggu lalu. Tapi kalau tidak meleset, Minggu ini juga mereka akan bergeser ke Bontang. Untuk melakukan sosialisasi penetapan tapal batas wilayah hutan lindung,” tutupnya. (in/kpnn/obi/k15)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s