Pembahasan RTRWP Terhenti

28 Januari 2015

KALTENG POS. PALANGKA RAYA – Setelah dibahas dalam rapat maraton hampir dua pekan, akhirnya DPRD Kalteng menyelesaikan pembahasan substantif Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalteng. Meski pembahasannya harus terhenti lantaran beberapa hal harus ditetapkan pusat.

Berdasarkan kesimpulan Tim pembahasan Raperda DPRD Kalteng, Selasa (27/1), dicapai persetujuan tentang pola RTRWP. Perbandingan antara Perda Kalteng No.8 tahun 2003 tentang RTRWP dan SK Menteri Kehutanan No.529 tahun 2012.

Wakil Ketua Tim Pembahasan Raperda RTRWP Kalteng Artaban mengatakan, berdasarkan penyandingan antara Perda Kalteng No.8 tahun 2003 tentang RTRWP dan SK Menteri Kehutanan No.529 tahun 2012, diperoleh tujuh tipologi atau struktur dan pola ruang menjadi dasar rujukan Raperda RTRWP Kalteng 2015, dengan komposisi 8.907.608 Ha atau 57,89 persen untuk kawasan hutan, dan 6.496.347 Ha atau 42,11 persen non kawasan hutan.

“Dari tujuh tipologi itu, ternyata ada tiga tipologi yang tidak sama. Dan ketiga tipologi ini harus mendapat Persetujuan Substantif (Persub) dari pemerintah pusat,” ujarnya, Selasa (27/1).

Ketiga tipologi itu, kata Artaban, memerlukan persetujuan pusat karena setelah disandingkan masih ada perbedaan antara Perda No.8 dan SK Menhut 529, terkait luas total mencapai 2.942.116 hektare (lihat tabel).

Selain itu, terdapat jaringan jalan nasional sepanjang 659.321 Km dan jalan provinsi sepanjang 490.201 Km yang masuk dalam Kawasan Hutan, diusulkan menjadi Areal Penggunaan Lain (APL).

Selain jalan, rencana trase jalur rel kereta api Puruk Cahu – Bangkuang – Batanjung sepanjang 465 Km dengan lebar 60 meter, diketahui berada dalam kawasan APL sepanjang 288 Km. Sedangkan 177 Km lainnya berada dalam kawasan hutan yang telah diusulkan oleh Pemprov Kalteng untuk Pinjam Pakai Kawasan Hutan (PPKH) kepada Kementerian Kehutanan.

Meski belum diketahui persis luasannya, terdapat 186 desa se-Kalteng masuk kawasan hutan. “Ini juga kita usulkan agar menjadi APL,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Ketua Tim Raperda RTRWP Kalteng Borak Milton menegaskan, Kalteng merupakan provinsi sampai saat ini belum pernah ditetapkan tata ruangnya.

“Pertanyaannya sekarang apakah sah kita melakukan pembangunan di daerah ini dan apa dasarnya? Selama ini jujur saja kita membangun menggunakan aturan-aturan parsial yang dikeluarkan oleh pusat seenaknya yang terkadang tanpa memperhatikan aspirasi daerah,” ujarnya.

Sehingga, kata Borak, jika ada pihak yang menyatakan kalau tata ruang ini ditetapkan maka akan terjadi kehancuran kawasan, dianggapnya ini pemahaman keliru.

“Itu pemahaman yang keliru. Jangan kita alergi dengan penetapan tata ruang dan menilai akan menghancurkan. Justru kita ini ingin mengatur supaya pemanfaatan tata ruang untuk pembangunan yang kita lakukan sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Kalau tanpa ada tata ruang, maka justru orang bisa ‘koboi-koboian’ tanpa aturan dan seenaknya,” tandas Ketua Komisi B itu.

PENETAPAN KAWASAN HUTAN GANJAL RTRWP

Pembahasan RTRWP Kalteng oleh Pemprov dan DPRD Kalteng  menjadi topik yang terlihat tidak rumit lagi. Pusat perencanaan RTRWP adalah hutan, dinas kehutanan menjadi sentral.

Kasi Inventarisasi Data dan Pemetaan Hutan Alfius mengatakan, tipologi dari Perda dan SK tersebut belum sinkron. Berdasarkan luasan dan perubahan usulan, kata dia, harus disesuaikan dengan Peraturan Substansi (Persub) terkait LHK, dengan pertimbangan untuk kawasan Hutan Lindung (HL), Kawasan Suaka Alam (KSA), serta Hutan Produksi Konversi (HPK).

“Memang dilihat dari kedua aturan tersebut ada selisih 15 persen untuk persentasi tentang kawasan hutan yang akan dilepaskan nantinya, berharap untuk penurunan ini dan penyesuaian dapat disetujui pusat mempercepat RTRWP ini selesai,” ucap Alfius kepada Kalteng Pos di ruang kerjanya, Selasa (27/1).

Sementara itu Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Yuel Tanggara Kalteng menilai, pembahasan RTRWP merasa pihaknya perlu dilibatkan. Pasalnya, banyak objek pariwisata di Kalteng yang berada di kawasan hutan konversi.

“Ya kita berharap adanya RTRWP tidak berpengaruh potensi wisata yang ada di Kalteng, dan harus diakui pariwisata Kalteng rata – rata dikawasan hutan konservasi,  dan salah satu contoh Taman nasional tanjung puting dan taman nasional Sabangau,” ungkap Yuel. (nto/ari/abe)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s