Alasan Ekonomi, Pemkab Lanjutkan HGU WKP

Senin, 23 Februari 2015

KALTIM POST. PENAJAM – Ribut-ribut perpanjangan izin hak guna usaha (HGU) perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Waru Kaltim Plantation (WKP) di Kecamatan Waru, Penajam Paser Utara, kembali bergulir. Pro dan kontra di masyarakat turut mewarnai permasalahan itu.
Ketua DPD Asosiasi Petani Kelapa Sawit (Apkasindo) Penajam Paser Utara, Akhmad Indradi, mengomentari, pemerintah perlu mengambil sikap menangguhkan atau menolak perpanjangan izin HGU kepada perusahaan bersangkutan. HGU seluas 6.464 hektare perusahaan itu berakhir Desember 2015.
“Ada beberapa alasan yang bisa dijadikan pertimbangan pemerintah daerah. Pertama, PT WKP selama ini tidak mau mengikuti ketentuan perundangan tentang pembelian tandan buah segar petani, dan tidak patuh terhadap teguran pemerintah karena membeli tandan buah segar petani dengan harga yang jauh di bawah ketentuan, sehingga merugikan petani miliaran rupiah,” kata Ahmad Indradi.
Alasan lain, lanjutnya, harus diperhitungkan berapa besar lahan yang harus dialokasikan untuk masyarakat agar tumbuh dan berkembang kesejahteraannya. WKP, sebut dia, melakukan kegiatan di Waru sekitar 30 tahun ini bukan waktu yang singkat, selama ini kekayaan alam dan lahan yang seharusnya dipakai untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sudah digadaikan kepada investor.
“Ini tidak sesuai dengan isi pasal 33 UUD 1945 yang dirumuskan oleh pendiri bangsa ini, dan tidak sesuai dengan semangat otonomi khusus yang pada dasarnya adalah ekspresi tentang ketidakadilan,” ujarnya.
DIPERTIMBANGKAN
Secara terpisah, Bupati Penajam Paser Utara, H Yusran Aspar menegaskan, pihaknya sedang mempertimbangkan pemberian izin perpanjangan HGU dengan alasan yang lebih luas. “Perpanjangan HGU pasti pertimbangannya kelangsungan investasi, menyangkut tenaga kerja, masalah-masalah sosial, masalah-masalah ekonomi. Jadi pastilah pemkab akan mempertimbangkan untuk melanjutkan usaha itu,” kata Bupati Yusran Aspar.
Berikutnya, kata Bupati, kewajiban-kewajiban WKP terkait dengan lingkungan, plasma, community social responsibility (CSR), dan lain sebagainya, diminta agar dipenuhi oleh perusahaan ini. Sehingga, lanjutnya,  keberadaannya itu saling menguntungkan untuk kemajuan daerah juga keuntungan bagi perusahaan.
Disinggung tentang adanya wacana bagi-bagi lahan? Bupati yang didampingi Kabag Humas Ady Irawan mengatakan, tidak semudah itu. “Jadi, kalau ada yang menjadi kewajiban perusahaan kita tuntut untuk dipenuhi. Saya sudah minta kompensasi perbaikan jalan Bangun Mulya, air bersih. Kemarin ada pembicaraan seperti itu. Mereka menanyain, dan ada partisipasi untuk air bersih juga,” tuturnya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s