January 29, 2015 MONGABAY. Tujuh tahun sejak Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) diterbitkan, sejumlah daerah di Kalimantan Barat (Kalbar) belum memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Padahal, semangat UU No 14/2008 itu mengamanatkan setiap daerah harus sudah memiliki PPID. Hal ini terungkap dari kertas posisi yang dirilis Perkumpulan Sahabat Masyarakat Pantai (Sampan) Kalimantan, Rabu…
Kamis, 29/01/2015 Bisnis.com, PEKANBARU–Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau menilai pemerintah Indonesia perlu mengkaji keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lingkungan terutama LSM asing yang sering beroperasi di provinsi ini karena bisa membawa pengaruh bahaya laten bagi perekonomian Indonesia. Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat LAM Riau Tenas Effendy di Pekanbaru, Selasa, mengatakan LSM asing di Riau sering…
Rabu, 28 Januari 2015 BERITA SATU. Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mencari bukti keterlibatan mantan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan dalam kasus alih fungsi hutan di Riau dan Bogor. Keterangan saksi-saksi di persidangan terdakwa Gulat Mendali Emas Manurung akan divalidasi oleh penyidik. Setelah itu, keterangan tersebut akan digunakan penyidik untuk menguak keterlibatan sejumlah pihak…
Kamis, 29 Januari 2015 Jakarta (ANTARA News) – The East Java Community Alliance (Jatim AM) has reported Deputy Chairman of the Corruption Eradication Commission (KPK) Zulkarnaen to the Criminal Investigation Directorate (Bareskrim) of the National Police for allegedly receiving gratification. “We ask Bareskrim to investigate the alleged case of gratification involving Zulkarnaen when he was…
Rabu, 28 Januari 2015 OKEZONE.COM. JAKARTA – Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) yang maju sebagai caketum Partai Amanat nasional (PAN), Zulkifli Hasan kerap disebut-sebut terlibat dalam kasus suap izin alih fungsi hutan yang menjerat Gubernur Riau nonaktif, Annas Maamun dan Bupati Bogor, Rachmat Yasin. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman menduga, ada faktor…
Rabu, 28 Januari 2015 KOMPAS.com – Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Penggabungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan itu menghasilkan 18 pejabat struktural eselon I dengan 9 formasi direktorat jenderal. “Perpres ditandatangani Presiden tanggal 21 Januari 2015 kemarin,” kata Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup…
Selasa, 27 Januari 2015 TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dugaan keterlibatan eks Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan dalam kasus suap alih fungsi hutan di Riau dengan terdakwa Gulat Medali Emas Manurung harus ditelusuri oleh KPK. Pasalnya, sesuai dengan UU Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, setiap alih fungsi hutan itu harus mendapatkan persetujuan menteri terlebih dahulu. Oleh karena…
Jumat, 26 September 2014 JPNN. JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gubernur Riau, Annas Maamun sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait alih fungsi hutan di Provinsi Riau. Dia menjadi Gubernur Riau kedua yang ditetapkan sebagai tersangka di era KPK pimpinan Abraham Samad yang terjerat dalam korupsi kehutanan. Sebelum Annas, KPK sudah menjerat Rusli Zainal…
Jumat, 26 September 2014 JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi Pemberantasan Korupsi menduga uang yang diterima Gubernur Riau Annas Maamun dari pengusaha kelapa sawit Gulat Medali Emas Manurung terkait dengan pengurusan peralihan status hutan tanaman industri (HTI) seluas 140 hektar di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. KPK menetapkan Annas dan Gulat sebagai tersangka setelah keduanya tertangkap tangan dalam…
Minggu, 28 September 2014 TEMPO.CO , Pekanbaru:Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau menyebutkan, Gubernur Riau Annas Maamun memiliki rekam jejak yang penuh indikasi korupsi sejak menjabat sebagai Bupati Rokan Hilir selama dua periode 2006-2013. Fitra memantau ada tiga kasus korupsi yang menjadi catatan yang belum menyentuh Annas Maamun. “Ada beberapa kasus korupsi yang melibatkan…
The Jakarta Post. Sat, September 27 2014 After hours of questioning, the Corruption Eradication Commission (KPK) has named Riau Governor Annas Maamun and palm-oil businessman Gulat Manurung graft suspects. KPK chairman Abraham Samad said on Friday that after questioning, the anti-graft agency’s investigators had found preliminary evidence to name both men suspects in a case…
September 28, 2014 MONGABAY. Pengadilan Tinggi (PT) Banda Aceh menolak permohonan banding PT. Kallista Alam dalam perkara banding perdata Nomor 50/PDT/2014/PN BNA, 15 Agustus 2014. Apakah perusahaan tersebut segera membayar ganti rugi mencapai Rp366 miliar lebih kepada negara karena menyebabkan sekitar 1.000 hektar lahan gambut terbakar? “Kami belum terima salinannya (putusan PT Banda Aceh), kalau…
Jum’at, 26 September 2014 Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah daerah berperan penting dalam penetapan dan pengakuan hutan adat. Hal tersebut perlu dilakukan dengan membuat peraturan daerah sebagai bentuk pengakuan terhadap hutan adat di wilayahnya. Kebetulan di beberapa daerah belum ada perda yang mengakui dan menetapkan, ujar Peneliti dari Perkumpulan HuMa Indonesia Widyanto saat ditemui Bisnis.com pada…
Rabu, 24 September 2014 NEY YORK, KOMPAS.com – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam KTT Iklim di Markas Besar PBB, Selasa sore (Rabu dini hari waktu Jakarta), menyampaikan empat kebijakan nasional pemerintah Indonesia untuk melindungi hutan dalam upaya menjaga kelestarian alam dan iklim. “Terdapat empat hal yang ada dalam pandangan Indonesia, berdasarkan pengalaman untuk memastikan kelestarian…
Selasa, 23 September 2014 TEMPO.CO, Jakarta – Sekretaris Jenderal Konsorium Pembaruan Agraria, Iwan Nurdin, mengatakan krisis agraria selama ini ditandai oleh beberapa masalah pokok. “Salah satunya ketimpangan penguasaan tanah dan sumber daya alam yang sangat tajam,” ujar Iwan di Wisma Antara, Jakarta, Senin, 22 September 2014. (Baca: LSM: 9 Program Reformasi Agraria untuk Jokowi-JK) Menurut…
Clipping Today 